sumedangekspres – Krisis serius dalam produksi beras telah mencapai puncaknya di Indonesia, yang menyebabkan kenaikan harga secara signifikan.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan meningkatkan program distribusi bantuan pangan dan aktivitas pasar.
Pada tahap ini, beras akan diimpor dari negara lain karena stok beras petani lokal sangat sedikit.
Penugasan Impor dan Potensi Peningkatan Kuota
Baca Juga:OJK Ungkap Alasan Meningkatnya Utang Melalui Pinjaman Online: Tingginya KebutuhanEtika dan Aturan dalam Praktik Debt Collector di Indonesia
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan penugasan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Meski saat ini belum ada kontrak yang ditandatangani dengan negara mana pun, Bayu menjelaskan kuota impor bisa saja bertambah.
Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan pasokan dalam negeri. Sementara itu, prosedur impor sisa 500.000 ton beras yang dialokasikan pada tahun 2023 masih berjalan.
Meski terdapat kendala dalam penerapan kontrak impor, Bayu yakin pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut untuk menjamin ketersediaan beras.
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
Meski prosedur impor masih berjalan, Bayu mengakui persediaan beras pemerintah (CBP) saat ini berjumlah 1,3 juta ton.
Jumlah tersebut diyakini cukup untuk mendukung operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan beras pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
Langkah ini diambil untuk menjamin stabilitas harga dan akses yang dapat diandalkan terhadap beras bagi masyarakat lokal.
Peran Perum Bulog dalam Penugasan Impor
Baca Juga:PPATK Temukan Transaksi Keuangan Partai Politik: Tindak Pidana atau Tindakan Biasa?Banjir di Jalan Braga: Tanggul Jebol Picu Evakuasi Massal
Perum Bulog, sebagai Badan Urusan Logistik, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan impor beras dari pemerintah.
Tugas ini dijalankan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan dalam program bantuan pangan dan operasi pasar.
Perum Bulog menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi beras mencapai masyarakat dengan efektif.
Rendahnya produksi beras dalam negeri merupakan tantangan serius bagi pemerintah Indonesia.
Namun pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui kebijakan proaktif seperti peningkatan impor beras dan penyaluran bantuan pangan.
Di bawah koordinasi Perum Bulog, program impor beras ini diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan berdampak positif terhadap ketersediaan beras di pasar dalam negeri.***