Dr Aqua Dwipayana menegaskan semua personel sudah harus melakukan persiapan yang matang guna menjaga keamanan selama Pemilu. Termasuk di dalamnya, koordinasi dan latihan bersama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesiapan pasukan dalam menghadapi segala potensi ancaman yang mungkin muncul selama proses Pemilu.
“Selain kitu, peningkatan patroli laut dan udara di wilayah yang dianggap rawan konflik. Ditpolairud juga mesti menempatkan personelnya di beberapa titik strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses Pemilu di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dr Aqua Dwipayana.
Ditpolairud juga, lanjut pembicara yang telah memotivasi lebih dari sejuta orang baik di semua provinsi maupun di puluhan negara, harus bekerja sama dengan instansi keamanan lainnya untuk saling mendukung dan bertukar informasi guna mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
Baca Juga:Isu Potensi Mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju: Benarkah?Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PSC 119 Dinkes Kabupaten Sumedang di Tahun 2023
Selain itu, ungkap Dr Aqua Dwipayana, komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus terus diupayakan untuk memastikan kolaborasi yang baik dalam menjaga integritas dan keamanan selama Pemilu.
“Selain fokus pada pengamanan, Ditpolairud juga mesti memberikan perhatian khusus pada penegakan protokol kesehatan mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Personel Ditpolairud bisa ikut mendukung upaya pencegahan penyebaran virus dengan memastikan pelaksanaan Pemilu tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku,” ucap Dr Aqua Dwipayana.
Laksanakan Perintah Kapolri
Dr Aqua Dwipayana juga mengingatkan kembali ihwa perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers akhir 2023 lalu. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu menegaskan netralitas institusi Polri dalam pesta demokrasi pemilu 2024.
Dia mengatakan, jika ada anggota Polri yang tak netral, masyarakat bisa melaporkan dan pasti akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jika ada personel yang terbukti tidak netral silakan dilaporkan melalui berbagai pengaduan yang ada beserta bukti-buktinya dan pasti akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023), sebagaimana diberitakan berbagai media di tanah air.
Sebagai bentuk nyata, Listyo sudah menandatangani deklarasi netralitas bersama TNI dan Badan Pengawas Pemilu. Dengan deklarasi tersebut, institusi Polri dari pimpinan tertinggi sampai ke pelaksana lapangan harus bersikap netral. Kapolri juga menerbitkan surat telegram yang berisi pedoman etik dan perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan pemilu nanti.