sumedangekspres, KOTA – Data penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang di koordinir Pemgembangan Manusia Kebudayaan (PMK) melalui PT Pos di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, dinilai kurang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Jatimulya, Entis Sutisna S Sos. kepada Sumeks baru-baru ini.
Menurut Entis, data bantuan beras yang diterima pihaknya dari kantor Pos kurang tepat sasaran, karena harusnya bantuan beras tersebut diterima oleh masyarakat dengan kategori miskin.
“Seharusnya data untuk bantuan ini, minta dulu ke pihak kami pemerintahan desa. Jadi data penerimanya bisa akurat dengan sasaran warga dengan kategori miskin yang benar – benar membutuhkan,” ucapnya.
Baca Juga:TPS Aman Bagi Disabilitas dan BencanaJelang Pemilu, TNI Harus Netral
Sehingga, lanjut Kades tidak akan timbul permasalah bagi kami pemerintahan desa. Seperti hal nya yang sudah pindah dari Desa Jatimulya datanya ada, yang sudah meninggal dua tahun yang lalu datanya ada. Kemudian pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil datanya ada. Sementara warga yang jelas-jelas miskin dan membutuhkan datanya tidak ada.
Entis mengatakan, hal tersebut menjadi dilema bagi Pemerintahan Desa Jatimulya, karena banyak warga yang datang, komplen ke kantor desa karena tidak mendapat bantuan dan mengira data diterbitkan oleh pihak pemerintahan desa.
“Padahal untuk data penerima bantuan beras 10 Kg tersebut, kami hanya menerima dari kantor Pos yang datanya dari pusat. Dan datang tiba-tiba tidak ada konfirmasi dulu ke pemerintahan desa, jadi data tersebut bukan pihak desa yang mendata,” ujarnya.
Kades Jatimulya berharap, untuk ke depan sebaiknya segala jenis bantuan itu konfirmasi dulu ke pihak pemerintahan desa.
“Sehingga kami pihak desa diberi kesempatan untuk memberikan data warga yang betul – betul membutuhkan bantuan, supaya tidak timbul permasalahan seperti sekarang,” katanya.
Tapi meskipun begitu, lanjut Kades, pihak Pemerintahan Desa Jatimulya mewakili warga tetap megucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang sudah membantu masyarakat, dengan menggulirkan bantuan pangan tersebut.
“Hanya sekali lagi, kami minta untuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta untuk direvisi kembali, dengan berkoordinasi dengan pihak Desa,” tutupnya. (ahm)