sumedangekspres – MAJALENGKA – Anggota MPR RI H Sutrisno menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Hotel Noni Kota Majalengka, Kamis (27/6/2024).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta. Mereka diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu senam serta unsur masyarakat lainnya.
Anggota MPR RI H Sutrisno mengatakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI merupakan rutinitas tugas yang harus dijalankan oleh dirinya sebagai anggota MPR RI. Dasar aturannya sudah ada, yaitu UU No 13 tahun 2019 dan UU No 17 tahun 2014. Kemudian, ada peraturan MPR RI No 1 tahun 2014 bahwa setiap anggota MPR itu harus melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI.
Baca Juga:Dodi Sebut PSNDampak Terhadap Perekonomian Masyarakat RendahSa'dulloh Sebut Judi Online Salah Satu Ciri Akhir Zaman
“Kenapa MPR RI? Karena ini kan produk daripada MPR. Apa alasannya, inikan sudah mau 79 tahun merdeka? Sampai hari ini kan persoalan berkembang terus tentang kehidupan rakyat, apa yang diamanatkan konstitusi kita dengan dasar negara Pancasila yaitu tercapainya kehidupan rakyat yang adil makmur, yang bermartabat dan berkeadilan sosial ini kan masih jauh,” kata H Sutrisno kepada awak media seusai kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI.
Ditegaskan, hal itu terbukti sekarang saja PHK mulai rame dan harga-harga meningkat. Kemudian, yang terima bansos bertambah terus, kalau maju kan seharusnya berkurang.
“Pemerintah daerah juga tidak menyadari bansos ditambah terus berdampak pada posisi kita sebagai kabupaten yang miskin, padahal belum tentu kabupaten miskin berdasarkan datanya. Ini kan kesalahan kita semua,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, semua terjadi kenapa karena belum konsisten dengan benar dan baik bagaimana menyelenggarakan pemerintahan. Bagaimana kehidupan seluruh rakyat itu berdasar pada 4 pilar tersebut.
“Karena, 4 pilar itu sesuatu yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara, oleh seluruh masyarakat dan harus dijadikan acuan, dijadikan pijakan dalam mengatur kehidupan berpolitik, dalam melaksanakan pemerintahan, dalam melakukan penegakkan hukum, dalam mengatur kehidupan ekonomi negara dan sosial kemasyarakatan,” paparnya.
Menurutnya, semuanya itu belum dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Manakala dijalankan dengan baik, pasti apa yang memang diarahkan, apa yang akan dicapai yang tertuang dalam konstitusi akan cepat tercapai. Karena semuanya ada di negeri ini.