Sebagai aktivis mahasiswa, Dikri merasa perlu untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh para PKL. Ia menilai bahwa pemerintah kota seharusnya mampu memberikan solusi yang lebih baik daripada sekadar melarang dan menggusur. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi yang baik antar OPD agar tidak terjadi kebingungan dan ketidakpastian di kalangan PKL.
Menurut Dikri, pemerintah kota seharusnya bisa menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat menertibkan, tetapi juga memberikan ruang bagi PKL untuk tetap berusaha. “Jika pemerintah hanya fokus pada penertiban tanpa memberikan solusi, maka itu sama saja dengan menambah beban hidup para PKL,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah kota melakukan dialog terbuka dengan para PKL untuk mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Menurutnya, dengan berdialog, pemerintah bisa mendapatkan masukan langsung dari PKL mengenai masalah dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran dan efektif.
Baca Juga:28.946 Warga Tidak Layak Masuk Daftar Pemilih Pilkada 2024Wajah Tersungkur ke Jalan, Pengendara Motor Meninggal Dunia
Selain itu, Dikri juga mengkritik adanya biaya keamanan dan kebersihan yang tetap harus dibayar oleh PKL meskipun mereka dilarang berjualan di trotoar. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan dan pemanfaatan situasi oleh pihak tertentu. “Pemkot seharusnya lebih adil dan bijaksana dalam menetapkan kebijakan. Jangan sampai PKL yang sudah susah harus menanggung beban biaya yang tidak masuk akal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan PKL seharusnya tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada pemberdayaan. Pemerintah bisa menyediakan lokasi alternatif yang lebih layak dan strategis bagi PKL untuk berjualan, sehingga mereka tidak harus melanggar peraturan dan tetap bisa mencari nafkah dengan tenang.
Dikri juga menyoroti pentingnya edukasi bagi PKL mengenai peraturan yang ada serta hak dan kewajiban mereka. Ia berharap pemerintah kota bisa melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh agar para PKL bisa lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada.
Di akhir pernyataannya, Dikri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah kota terkait PKL. Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memastikan kebijakan yang diterapkan adil dan tidak merugikan pihak manapun.