sumedangekspres, KOTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai jasa konstruksi dengan tema “Kebijakan Umum Sukseskan Urusan Jasa Konstruksi dan Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.” Kegiatan berlangsung di Aula Tampomas IPP Sumedang, Selasa (5/11).
Plt Kepala Dinas PUTR Sumedang, Budiyana Santosa, selaku panitia penyelenggara, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk mengembangkan jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang, terutama dalam hal penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi.
“Tujuan FGD ini adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas kebijakan pengembangan jasa konstruksi,” katanya.
Baca Juga:Pemkab Percepat Entaskan Kemiskinan Ekstrem di SumedangGeopark Cisaar Jatigede Dikembangkan Jadi Geopark Nasional
Peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 53 orang, terdiri dari berbagai unsur, termasuk 6 peserta dari dinas instansi, 13 peserta dari unsur PPK, 7 peserta dari asosiasi, dan 27 peserta dari badan usaha jasa konstruksi. Budiyana menambahkan, narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Bina Marga, BPJS Ketenagakerjaan, dan bidang Bina Konstruksi di Jawa Barat.
Dalam kesimpulannya, Budiyana menyampaikan pentingnya kebijakan umum mengenai ketenagakerjaan dan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK).
“Harapannya, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi Dinas PUTR serta penyedia jasa yang berkontribusi di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumedang, Dikdik, menekankan bahwa forum jasa konstruksi berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ia berharap forum ini dapat menampung aspirasi masyarakat dan membahas kebijakan pengembangan jasa konstruksi yang lebih baik.
“Kami juga mengingatkan pentingnya penerapan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Jawa Barat, serta perwakilan dari asosiasi pengusaha, dan 27 perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang. (red)