sumedangekspres, CIMALAKA – Tiga Menteri mendatangi Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka dalam kegiatan memperingati Hari Desa Nasional, Rabu (15/1). Ketiga menteri yang hadir diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.
Di Desa Cibeureum Kulon para Menteri meninjau kebun demplot yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Gemilang Desa Cibeureum Kulon. Mereka pun memanen berbagai hasil bumi seperti anggur, cabai rawit, padi, dan jagung.
Dalam sambutannya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto berharap para kepala desa untuk tidak bermain-main dengan dana desa. Apalagi saat ini 20 persen dari dana desa diwajibkan untuk program ketahanan pangan.
Baca Juga:Polisi Dengarkan Keluhan Warga Desa Sukamukti TanjungmedarVillage Expo Cibeureum Kulon: Perpustakaan Tingkatkan Literasi Masyarakat
Ditegaskan, pemerintah berencana menaikkan alokasi dana desa menjadi Rp70 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut 20 persennya wajib untuk ketahanan pangan. “Jangan sampai diselewengkan,” ujarnya.
Dikatakan, Kementerian Desa sudah mengeluarkan Perdes tentang dana desa, yaitu Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
“Hal tersebut penting diperhatikan oleh para kepala desa dan harus didukung dari Gubernur hingga bupati,” harapnya.
Menurutnya, semua pihak harus turut serta menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Asta Cita harus kita sukseskan dan prioritaskan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
Tito menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai apalagi bila seluruh desa berkontribusi secara optimal. Tito berharap agar kepala desa dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri.
“Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk merangsang mancing, supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelasnya.