sumedangekspres, JATINANGOR – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga mengatakan ada beberapa laporan terkait dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa. Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sengketa Pilkada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Skyland City, Jatinangor, baru-baru ini.
“Kami sudah memprosesnya dan meneruskan kepada pihak berwenang seperti Penjabat Bupati dan dinas terkait,” ujar Ade.
Menurutnya, pelanggaran yang teridentifikasi sejauh ini masih bersifat administratif. Serta, belum ada temuan pelanggaran serius yang melibatkan calon kepala daerah.
Baca Juga:Warga Jatimulya Resah Terhadap Aktivitas Malam Penghuni KosanSeleksi PPPK Guru PAI di Sumedang Diduga Ada Kecurangan, THK2 Ada Orang Dalam?
“Kami terus mengawal proses ini. Sampai saat ini, KPU baru menetapkan calon kepala daerah pada 9 Januari 2025 setelah menerima surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Belum ada pelanggaran signifikan yang memengaruhi tahapan ini,” katanya.
Ade menyoroti tantangan terkait partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Sumedang mencatatkan diri berada di posisi keempat tertinggi partisipasi pemilih di Jawa Barat, namun ada penurunan angka dibanding Pemilu sebelumnya.
“Pada Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 84 persen, namun pada Pilkada turun menjadi 74 persen. Ini menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu, KPU, dan semua pihak terkait,” jelasnya.
Ade pun mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang sudah terjalin. Dia berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten hingga perangkat RT/RW yang turut mendukung kelancaran tahapan pilkada. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menyukseskan proses ini,” tutupnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi dihadiri Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (bim)