sumedangekspres, JATINANGOR – Kelangkaan gas LPG 3 kg atau yang biasa disebut ‘gas melon’ kembali menjadi sorotan masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, keberadaan gas melon yang langka dan harganya melambung tinggi semakin membebani warga.
Pemerhati sosial ekonomi masyarakat, H. Dudi Supardi, meminta agar para anggota dewan tidak tinggal diam. Kemudian, segera menjalankan fungsi pengawasannya terhadap agen serta pangkalan gas.
“Kami sebagai masyarakat berharap agar para anggota dewan dapat melakukan pengawasan langsung ke agen dan pangkalan. Perlu dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pengurangan pengadaan gas melon,” ujar Dudi Supardi di Jatinangor, Selasa (4/2)
Baca Juga:Pj Bupati Sumedang Optimistis Investasi Meningkat, MoU Perizinan Jadi Kunci KelancaranKebakaran di Cikole, Awang Rugi Ratusan Juta
Dikatakan, ada kemungkinan kelangkaan ini disebabkan oleh permainan agen dan pangkalan yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk segera turun ke lapangan guna memastikan penyebab utama dari kelangkaan ini.
“Kita tidak bisa hanya menebak-nebak, perlu ada data yang valid dari lapangan. Jika benar ada spekulasi harga atau penimbunan, maka harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Fenomena kelangkaan gas melon ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, di beberapa daerah lain juga muncul keluhan serupa. Dimana, gas bersubsidi ini sulit ditemukan atau dijual dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurutnya, setelah mendapatkan data konkret dari lapangan, pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang lebih ketat guna menanggulangi masalah ini. Jika tidak, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya akan semakin kesulitan.
“Kami menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut dan semakin menyengsarakan rakyat,” tutupnya.
Kelangkaan gas melon ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi ini. (kos)