sumedangekspres— Puluhan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) dan perwakilan tokoh pemuda Jatinangor yang tergabung dalam Aksi Kamisan Jatinangor menggelar aksi damai di depan Gedung Sabusu, Jatinangor, Kamis (26/6)
Mereka menyoroti Program retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di Kampus IPDN.
Para mahasiswa itu menilai, kegiatan retret tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Baca Juga:Tahun Baru, Bupati Dony Ajak Umat Tinggalkan Maksiat: Bertaubat Ciri Orang CerdasSambut Tahun Baru Islam, Ribuan Warga Sumedang Pawai Taaruf Keliling Kota
Malah justru dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara di tengah kondisi efisiensi fiskal.
“Kegiatan retret ini menghabiskan anggaran hingga belasan miliar rupiah,” kata Ridho Danu Koordinator Aksi Kamisan Jatinangor, baru-baru ini.
Sementara, kata dia, anggaran untuk pendidikan, beasiswa, bahkan bantuan sosial justru dipangkas.
“Ini ironi di tengah himbauan efisiensi dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Bahkan kata Ridho, penggunaan dana negara untuk kegiatan yang bersifat seremonial tanpa output jelas bagi masyarakat luas perlu dikaji ulang.
Ia menyebut program retret terkesan dipaksakan dan tidak relevan dalam sistem pemerintahan daerah yang bersifat otonom.
“Retret ini malah mengarah pada penyeragaman pemikiran kepala daerah, padahal konteks otonomi daerah menuntut kebijakan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah,” ujarnya.
Baca Juga:Pastikan Sarana Pendidikan di Pelosok Terpenuhi, Bupati Tinjau SDN CibareubeuAcara 'Buku Taun' Jadi Wadah Evaluasi Dusun dan Desa
Para peserta aksi juga menyesalkan tidak diberikannya akses untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Kampus IPDN.
Meski demikian, mereka berharap suara mereka tetap bisa didengar oleh para kepala daerah peserta retret.
“Kami hanya ingin menyuarakan bahwa ada prioritas anggaran yang lebih penting: pendidikan, bantuan sosial, dan persoalan agraria yang belum selesai,” pungkasnya. (red)