KOTA – Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang beserta jajaran Komisi I terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya dalam bidang hukum.
Rombongan DPRD Sumedang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Sidik Jafar, SE, didampingi Ketua Komisi I Asep Kurnia, SH, MH, serta anggota komisi lainnya melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (19/8).
Konsultasi bertujuan untuk menggali informasi dan memperluas wawasan mengenai pentingnya keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan.
Baca Juga:Meriahkan HUT RI dengan Lomba TradisionalMendag Bongkar 11 Gudang Pakaian Bekas Ilegal di Bandung dan Cimahi, Nilai Capai Rp112,5 Miliar
Saat ini, dari 270 lebih desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang, baru terdapat dua desa yang memiliki Posbakum, yaitu Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya dan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menegaskan, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme pembentukan serta pengalokasian anggaran untuk Posbakum di daerah.
Menurutnya, keberadaan Posbakum merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
“Posbakum sangat penting agar masyarakat mudah memperoleh akses informasi dan pendampingan hukum dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi,” kata Asep.
Pihaknya sangat menginginkan agar setiap desa dan kelurahan memiliki pos ini, sehingga keadilan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
Senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Didi Suhrowardi.
Dia menilai, pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata dalam membentuk Posbakum di tiap desa dan kelurahan.
“Harapan kami, Pemkab Sumedang bersama DPRD dapat berkomitmen membangun Posbakum di seluruh wilayah,” kata Didi.
Dengan begitu, sambung Didi, warga akan mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa melihat latar belakang sosial dan ekonomi.
Baca Juga:Linmas Tegalmanggung Dibekali Pembinaan Jelang HUT RI ke-80Warga Cimanggung Jadikan Karnaval HUT RI Ajang Kritik Jalan Rusak Kabupaten
Dikerahui, kedatangan rombongan DPRD Sumedang disambut langsung Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Contatinus Ciristomo.
Dia memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Sumedang yang aktif mendorong penguatan akses hukum di daerah.
“Kami sangat menyambut baik langkah DPRD Kabupaten Sumedang,” tutur Contatinus.
Contatinus berpendapat, kehadiran Posbakum di desa dan kelurahan akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.