RANCAEKEK – Wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT) kembali mencuat. Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT) yang selama ini menjadi penggerak utama pemekaran wilayah, kini semakin intens mendesak pemerintah Kabupaten Bandung agar segera membuka hasil kajian yang sudah rampung sejak tahun 2024.
Rabu (16/9/2025) lalu, PMBT menggelar konsolidasi di Rancaekek. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua PMBT Atep Somantri, Sekjen Asep Juarsa, Bendahara H. Wawan Beri, serta sejumlah pengurus lainnya. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan langkah strategis berupa audiensi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Bandung.
“Kami segera kirim surat resmi untuk meminta audiensi. Harapannya, pekan depan sudah bisa terlaksana. Pertanyaan utama kami sederhana mengapa hasil kajian KBT 2024 tidak pernah dipublikasikan?” ujar Atep.
Baca Juga:Pusat Pelayanan Publik Jatinangor Akan Dibangun Terpadu di Pasir BantengWest Java Paragliding Championship 2025: Dari Sumedang untuk Dunia
Menurut Atep, meski saat kajian dilakukan posisi Aspem Kesra masih dijabat Ruli Hadiana, dan kini berganti ke Erwin Rinaldi, hal itu tidak menjadi alasan untuk menunda. Dokumen kajian dinilai sudah lengkap dan harus dipaparkan kepada publik.
Bendahara PMBT, H. Wawan Beri, menambahkan bahwa surat permohonan audiensi sudah dikirim pada Jumat (19/9/2025). Tembusannya juga disampaikan kepada Bupati, Ketua DPRD, serta sejumlah tokoh masyarakat. “Audiensi nanti rencananya akan diikuti sekitar 50 orang perwakilan. Kami ingin penjelasan terbuka, sekaligus dorongan agar hasil kajian segera diusulkan ke Pemprov Jabar,” tegas Wawan.
PMBT menilai transparansi sangat penting karena penyusunan kajian KBT menelan anggaran sekitar Rp250 juta. “Kalau memang layak, dengan jumlah kecamatan dan calon ibu kota yang sudah sesuai syarat, maka jangan ditunda lagi. Publikasikan dan teruskan ke provinsi,” tambah Atep.
Namun, lambannya tindak lanjut pembentukan KBT menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Beberapa tokoh bahkan menyebut wacana ini seperti mandek dan hanya menjadi ‘dongeng’. Terlebih, sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Cirebon Timur justru sudah lebih dulu disetujui sebagai Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) oleh DPRD Jabar.
Situasi ini juga memunculkan dinamika baru. Di Kecamatan Cileunyi, misalnya, mulai terdengar suara masyarakat yang lebih condong ingin bergabung dengan Kota Bandung dibandingkan menunggu ketidakpastian KBT. Suara itu datang dari tokoh pemuda, seni, BPD, hingga mantan pengurus desa.