BANDUNG — Harapan sekolah swasta di Jawa Barat untuk bisa sedikit bernapas lega tampaknya kembali kandas. Setelah janji dana “tebus ijazah” dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak pernah terealisasi, kini program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang selama ini menjadi salah satu penopang operasional, justru dikabarkan akan dihapus dan diganti menjadi program beasiswa.
Kabar itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Senin (27/10). Ia mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemprov Jabar tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2026, termasuk nasib BPMU di dalamnya.
“Jadi usulannya BPMU akan berubah jadi beasiswa,” jelas Hasbullah.
Baca Juga:Demul Dituding Ingkar Janji, Program Pembebasan Ijazah Berujung NihilBupati Dony: Sosialisasi Program Pemerintah Harus Dipadukan dengan Seni dan Budaya
Menurut politisi PAN tersebut, beasiswa ini nantinya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu di SMA dan SMK swasta. Besaran bantuan diusulkan antara Rp200 ribu hingga Rp4 juta per siswa, namun mekanisme penyalurannya tetap melalui sekolah.
Namun di tengah wacana itu, para pengelola sekolah swasta justru semakin resah.
Mereka belum melupakan luka lama dari janji Gubernur Jawa Barat kala itu, Dedi Mulyadi, yang berani menyatakan bahwa sekolah swasta dilarang menahan ijazah siswa dengan tunggakan, karena pemerintah provinsi akan menanggung pembayaran tersebut.
Kenyataannya, janji itu tak pernah terwujud. Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, M.Pd, menegaskan bahwa tidak satu pun sekolah swasta di Jawa Barat yang menerima dana tebus ijazah dari APBD provinsi.
“Saya sudah cek, termasuk ke beberapa sekolah di Cianjur dan Kota Bandung,” ujar Saepuloh dengan nada kecewa.
Ia menuturkan, banyak sekolah swasta telah patuh pada instruksi Gubernur dan mengembalikan ijazah kepada siswa meski tunggakan belum lunas.
Namun tanpa realisasi dana pengganti dari pemerintah, sekolah-sekolah itu kini menanggung beban operasional berat.
Baca Juga:Gubernur KDM Kagum, Teatrikal Mapag Pajajaran Anyar Diundang Tampil di Hari Jadi Jawa BaratSiapkan Kebijakan Agar Semua Keluarga Miliki Rumah Layak dan Aman
“Sekolah swasta mengandalkan partisipasi orang tua untuk operasional, termasuk gaji guru. Dana BOS dan BPMU saja tidak cukup. Ketika janji tebus ijazah tidak dipenuhi, operasional sekolah dan penggajian guru terganggu,” ungkapnya.