SUMEDANGEKSPRES – Peredaran rokok ilegal di Sumedang ternyata masih cukup ramai, dan ini jadi pekerjaan rumah yang nggak bisa dianggap enteng.
Karena itu, Satpol PP Kabupaten Sumedang mulai serius memperkuat kemampuan anggotanya, terutama dalam mengenali ciri-ciri rokok ilegal yang kini makin banyak variasinya.
Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Sumedang, Dadi Kusnadi, menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan bimbingan teknis khusus untuk para personel.
Tujuannya sederhana: biar petugas di lapangan nggak gampang terkecoh.
Baca Juga:Cara Mendapatkan Uang dari Freelance: 8 Strategi agar Cepat Dilirik KlienPerawatan Malam Anti Kusam untuk Kamu yang Padat Aktivitas: Tetap Cerah Meski Sering Terpapar Polusi
“Rokok ilegal sekarang bentuknya macam-macam, jadi kemampuan mendasar untuk mengenali pelanggarannya itu wajib dimiliki anggota,” ujar Dadi.
Salah satu materi paling penting dalam pelatihan tersebut adalah cara membedakan pita cukai asli dan palsu.
Menurut Dadi, secara visual keduanya memang sering terlihat mirip, sehingga petugas butuh teknik tertentu yang diajarkan langsung oleh pemateri dari Bea Cukai.
“Kalau dilihat sekilas memang sulit dibedakan, tapi ada teknik lapangannya. Itu yang harus dikuasai petugas,” jelasnya.
Dadi juga mengungkapkan bahwa rokok ilegal tersebar cukup luas di Sumedang mulai dari wilayah desa sampai perkotaan. Totalnya mencakup 26 kecamatan dan 277 desa/kelurahan.
Artinya, personel Satpol PP perlu kemampuan lebih dari sekadar razia biasa; mereka harus bisa membaca peta peredaran dan mengumpulkan informasi dengan lebih presisi.
“Petugas harus tahu pola persebarannya. Setelah ikut pelatihan ini, kami berharap kemampuan anggota dalam mengumpulkan informasi dan menindak kasus di lapangan bisa lebih optimal,” kata Dadi.
Baca Juga:Cara Mudah Mendapatkan Proyek Kerja Freelance untuk PemulaSkincare-Friendly untuk Kulit Sensitif Berjerawat: Hindari Alkohol & Pilih Tekstur Gel!
Dengan bekal baru ini, Satpol PP Sumedang berharap penanganan rokok ilegal bisa lebih cepat, lebih tepat, dan tentu saja lebih efektif.
Soalnya, mencegah peredarannya bukan hanya soal aturan, tapi juga soal melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar.***