JATINANGOR – Sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi PKB, Herman Habibullah, terkait kondisi Jatinangor yang saat ini dinilai berkembang pesat namun tanpa perencanaan matang. Herman menegaskan, Jatinangor bukan kawasan biasa melainkan kawasan strategis nasional yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Menurutnya, persoalan publik di Jatinangor semakin kompleks, terutama terkait minimnya fasilitas umum yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Salah satu masalah krusial adalah trotoar menuju arah Bandung yang hingga kini nyaris tidak tersentuh pembangunan.
“Sejak dulu tidak ada trotoar representatif ke arah Bandung. Ini bukan hanya soal estetika, tapi keselamatan warga. Pejalan kaki dipaksa berbagi jalan dengan kendaraan cepat. Bahkan ada sindiran: pejalan kaki di Jatinangor harus jadi atlet parkour,” tegas Herman.
Baca Juga:Serum Korea dengan Teknologi WoW Capsule, Solusi Kulit Kusam, Flek, dan Garis HalusKader Muda IPNU IPPNU Sumedang Didorong Kuasai Ruang Digital
Tak hanya soal pedestrian, Herman juga menyoroti parkir travel yang semrawut, PKL yang tidak terkelola, hingga minimnya fasilitas penyeberangan aman. Menurutnya, kombinasi masalah ini menciptakan situasi berbahaya yang terus berulang tanpa ada solusi sistemik.
“Jatinangor ini kawasan pendidikan, tapi tidak ramah pejalan kaki, parkir semrawut, dan minim rambu keselamatan. Kalau terus dibiarkan, biayanya bukan hanya macet, tapi juga nyawa,” ujarnya.
Perlu Perhatian Provinsi, Bukan Hanya Kabupaten
Herman menilai, beban persoalan Jatinangor tidak sebanding dengan status administratifnya yang hanya satu kecamatan. Dengan keberadaan beberapa perguruan tinggi besar dan arus urbanisasi yang meningkat, Jatinangor seharusnya masuk dalam skema penanganan khusus tingkat provinsi.
“Pemprov Jabar tidak boleh lepas tangan. Ini kawasan pendidikan berskala nasional. Harus ada keberpihakan kebijakan dan anggaran dari provinsi,” tambahnya.
Ia mendorong adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Pemkab Sumedang dan Pemprov Jawa Barat, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti trotoar, jalan provinsi, jembatan penyeberangan, dan fasilitas transportasi publik.
Jatinangor: Kawasan Urban, Bukan Pedesaan
Herman menegaskan bahwa penataan Jatinangor tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa.
“Jatinangor tidak bisa ditata dengan pola rural. Ini kawasan urban pendidikan. Perlakuannya harus berbeda dan lintas sektor,” katanya.