SUMEDANG EKSPRES – Pemerintah Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka telah selesai menyalurkan bantuan pangan berupa beras da minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Kepala Desa Cimalaka Dadang Suryana melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Cimalaka, Yudi Budiawan, menjelaskan bahwa total KPM penerima bantuan di Desa Cimalaka berjumlah 263 KPM. Penyaluran bantuan tersebut telah direalisasikan penyalurannya pada Senin, 9 Desember 2025.
Baca Juga:SMK Bhakti Nusantara Sumedang Raih Prestasi Gemilang dan Perkuat Program Panca WaluyaGMBI Sumedang Desak Transparansi Proyek Puskesmas DTP Cimanggung Rp10,45 Miliar
“Alhamdulillah seluruh warga penerima manfaat hadir sehingga pendistribusian berjalan lancar dan sesuai sasaran,”ucap Sekdes.
Sekdes juga mengatakan, untuk masing-masing KPM menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk 2 periode bulan Oktober dan November. Penyaluran langsung dilaksanakan oleh Perangkat Desa Cimalaka sesuai dengan data yang diterbitkan pemerintah pusat.
Sekdes juga mengatakan bahwa Pemdes Cimalaka masih berharap program bantuan pangan tersebut bisa berkelanjutan guna membantu warganya yang masih membutuhkan serta perlu adanya penyempurnaan data penerima bantuan.
Menurut Sekdes, masih terdapat data KPM yang sebenarnya sudah tidak berhak untuk menerima namun masih tercantum sebagai penerima bantuan, mengingat data tersebut merupakan data pusat.
“Kami berharap ke depan ada proses verifikasi dan validasi yang lebih selektif dari pendamping PKH yang berkoordinasi dengan pihak desa agar bantuan benar-benar bisa tepat sasaran,” ucapnya.
Pemdes Cimalaka berharap pemerintah pusat segera menetapkan regulasi terkait penertiban data KPM agar tidak terjadi simpang siur maupun polemik di tingkat desa dan kecamatan. Sekdes menegaskan bahwa ketepatan data sangat penting agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Semoga informasi ini menjadi acuan dan bahan evaluasi untuk kebijakan pemerintah ke depannya,” tutupnya. (ahm)