JATINANGOR – Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan kesiapan menindaklanjuti seluruh arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Garut.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan, Pemkab Sumedang akan fokus pada evaluasi tata ruang, pengetatan perizinan pembangunan, serta penguatan pengawasan di kawasan rawan bencana.
“Kami siap menindaklanjuti seluruh instruksi, terutama terkait penataan ruang dan pengendalian perizinan. Pengawasan pemanfaatan ruang akan kami perketat, khususnya di wilayah yang dinilai berisiko tinggi,” kata dia baru-baru ini.
Baca Juga:Hanjeli: Pangan Lokal yang Siap Jadi Bintang Baru Bioplastik Ramah LingkunganAktivitas Padat Tanpa Khawatir Bau Badan, Ini Deodorant Natural Andalan Seharian
Menurut Fajar, Pemkab Sumedang juga akan memperkuat monitoring terhadap kawasan rawan banjir dan longsor guna mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Garut berada dalam satu kawasan cekungan Bandung serta dilalui sesar Lembang, sehingga memiliki tingkat kerawanan banjir dan longsor yang tinggi.
“Ruang terbuka hijau harus dipertahankan. Ini kunci untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan rawan,” tegas Dedi.
Ia juga menekankan pengetatan perizinan pembangunan perumahan. Menurutnya, izin yang telah dikeluarkan akan ditinjau ulang guna memastikan kesesuaian dengan tata ruang dan aspek keselamatan lingkungan.
“Perizinan yang sudah diberikan akan ditunda dan dievaluasi agar tidak menimbulkan risiko tinggi ke depan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan memfokuskan perhatian pada keberlanjutan lahan perkebunan, termasuk perkebunan teh, serta penataan kawasan sempadan sungai.
“Kami akan melakukan monitoring dan mengingatkan warga yang tinggal di sempadan sungai untuk direlokasi. Sungai-sungai juga akan diperlebar untuk mengurangi risiko banjir,” pungkasnya.(red)