SUMEDANG EKSPRES – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir secara tegas mengkritik pola lama penanganan kemiskinan yang dinilainya masih bersifat parsial, seremonial, dan minim dampak nyata. Ia menegaskan, kemiskinan bukan sekadar urusan angka statistik, melainkan persoalan martabat manusia yang menuntut keberpihakan dan kerja nyata.
“Kalau kita bicara kemiskinan, sejatinya kita sedang bicara tentang martabat manusia. Maka tidak boleh setengah hati, tidak boleh formalitas, dan tidak boleh sektoral,” tegas Dony saat membuka Rapat Koordinasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Negara, Selasa (16/12).
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bagi seluruh perangkat daerah agar menghentikan pendekatan parsial yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dony menekankan, pendekatan graduasi harus menjadi arus utama kebijakan: dirancang terencana, terukur, dan bertahap, bukan sekadar proyek tahunan.
Baca Juga:Beban Ganda Kemiskinan di Jabar, Beras Mahal dan Upah Murah Jepit 3,65 Juta WargaHaru Family Day Lapas Sumedang, Warga Binaan Basuh dan Cium Kaki Ibu di Momen Hari Ibu
Dony mengakui, capaian pembangunan Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumedang tercatat 75,5, menempatkan daerah ini di peringkat ketiga kabupaten se-Jawa Barat dan peringkat ketujuh kabupaten/kota.
Namun, ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh meninabobokan birokrasi. “Kemiskinan masih ada. Selama itu masih terjadi, berarti pekerjaan kita belum selesai,” ujarnya.
Data menunjukkan, angka kemiskinan di Sumedang berhasil ditekan dari 9,01 persen menjadi 8,08 persen. Meski turun, Dony menilai angka tersebut masih menuntut terobosan yang lebih berani dan konsisten.
Dalam forum tersebut, Dony meminta seluruh perangkat daerah mengubah cara kerja. Bukan lagi sekadar menunaikan tugas pokok dan fungsi, melainkan berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Tidak boleh ada lagi kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tapi tidak berdampak pada kesejahteraan warga,” tegasnya.
Ia menekankan, setiap kebijakan harus berbasis data yang akurat dan terhubung langsung dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial, menurutnya, hanya salah satu instrumen, bukan solusi tunggal.
“Kemiskinan itu kompleks. Artinya, penanganannya harus terpadu mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi,” katanya.
Baca Juga:Kelurahan Situ Tingkatkan Kapasitas Ketua RW untuk Perkuat Kelembagaan KewilayahanRute Penerbangan Bandung–Semarang Resmi Dibuka, Dorong Konektivitas dan Ekonomi Jawa Barat
Sekretaris Bappeda Sumedang Enang Lukmanul Hakim menambahkan, pendekatan graduasi dipilih sebagai jalan keluar dari pola bantuan yang stagnan. Pendekatan ini mendorong keluarga miskin naik kelas, dari penerima bantuan menjadi keluarga mandiri dan berdaya.