SUMEDANG EKSPRES – Persoalan kemiskinan di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski tren menunjukkan penurunan, angka 7,02 persen penduduk miskin pada Maret 2025 dinilai belum cukup untuk membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan, kondisi tersebut harus dijawab dengan langkah nyata dan terukur. Melalui Komisi V, DPRD Jabar terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mempercepat upaya penuntasan kemiskinan yang hingga kini masih membelit jutaan warga.
“Ini bukan hanya tanggung jawab provinsi, tetapi kewajiban bersama antara kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat,” ujar Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung, Sabtu (20/12).
Baca Juga:Haru Family Day Lapas Sumedang, Warga Binaan Basuh dan Cium Kaki Ibu di Momen Hari IbuKelurahan Situ Tingkatkan Kapasitas Ketua RW untuk Perkuat Kelembagaan Kewilayahan
Yomanius menilai, strategi utama yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4. Pengurangan beban hidup dinilai lebih terasa dampaknya ketimbang sekadar intervensi jangka pendek.
Di sektor pendidikan, ia menegaskan bahwa akses sekolah negeri bagi keluarga tidak mampu relatif sudah aman. Namun perhatian khusus perlu diberikan kepada keluarga miskin yang anaknya bersekolah di swasta.
“Untuk sekolah swasta, negara harus hadir. Salah satunya melalui beasiswa agar mereka tidak terbebani SPP bulanan,” katanya.
Selain pendidikan, DPRD Jabar juga menyoroti sektor kesehatan. Menurut Yomanius, masyarakat miskin harus dipastikan tetap mendapatkan layanan kesehatan, baik yang sudah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, maupun yang belum terdata.
“Kami mendorong agar masyarakat miskin yang sakit, meski belum tercover PBI, tetap bisa mendapatkan pelayanan. Itu disiapkan alokasi anggarannya,” ujarnya.
Skema tersebut memungkinkan warga cukup membawa surat keterangan dari desa untuk mendapatkan perawatan, khususnya di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Program ini sudah berjalan setiap tahun dan menjadi prioritas. Jangan sampai ada warga yang menunda berobat hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.
Baca Juga:Rute Penerbangan Bandung–Semarang Resmi Dibuka, Dorong Konektivitas dan Ekonomi Jawa BaratOperasi Lilin Lodaya 2025, Polres Sumedang Jaga Ketat Tempat Keramaian Nataru
DPRD Jabar menilai, data kemiskinan harus menjadi pemicu percepatan kebijakan, bukan sekadar laporan statistik tahunan. Dengan jumlah penduduk miskin yang masih berada di kisaran jutaan jiwa, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus menekan Pemprov agar program-program pengurangan beban hidup masyarakat benar-benar berdampak.