SUMEDANG EKSPRES – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan kondisi inflasi tetap terkendali. Berbekal pengalaman menghadapi momen akhir tahun, pemda kembali mengandalkan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda terkait pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, di Ruang Rapat Bupati Sumedang, Selasa (23/12/2025).
Menurut bupati, meski agenda Natal dan Tahun Baru selalu berulang setiap tahun, pendekatan pengendalian inflasi tidak boleh dilakukan dengan cara yang sama. Perubahan kondisi global dan dinamika masyarakat menuntut kesiapan yang lebih matang dan adaptif.
Baca Juga:Di Balik Polemik Pilkada Melalui DPRD, Pengamat Soroti Kalkulasi Politik PartaiBupati Minta Tirta Medal Tancap Gas di 2026
“Persiapan tidak boleh biasa-biasa saja. Dunia berubah, masyarakat berubah, maka cara kita mengantisipasinya pun harus terus disesuaikan,” ujar Dony.
Berdasarkan laporan dinas teknis, ketersediaan pangan strategis di Kabupaten Sumedang hingga kini berada dalam kondisi aman, bahkan surplus. Namun demikian, bupati mengingatkan adanya potensi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas tertentu yang kerap terjadi menjelang dan selama HBKN.
Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) ditingkatkan intensitasnya serta digelar lebih merata di berbagai wilayah.
Selain menjaga pasokan, Bupati Dony juga menyoroti perkembangan harga di lapangan. Ia menyebutkan, meski harga di tingkat konsumen sempat mengalami kenaikan pada beberapa komoditas, tren tersebut cenderung menurun. Sementara di tingkat produsen, harga relatif stabil bahkan menurun.
Guna mencegah gejolak harga yang tidak wajar, bupati meminta dilakukan pemantauan rutin dan inspeksi mendadak ke pasar, gudang distributor, agen LPG, hingga pelaku usaha, dengan melibatkan aparat penegak hukum.
“Langkah ini penting untuk mencegah penimbunan dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Dony juga menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG) sebagai sarana transparansi harga. Ia meminta Diskominfo dan Humas Pemkab Sumedang lebih aktif menyosialisasikan aplikasi tersebut agar informasi harga pangan mudah diakses masyarakat.