Isu gaji PPPK paruh waktu ini pun meluas ke ruang publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet membandingkan penghasilan guru honorer dengan profesi lain, termasuk petugas pengantar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai memiliki pendapatan lebih tinggi.
“Ironis ketika guru honorer yang bertugas mencerdaskan generasi bangsa justru menerima penghasilan di bawah profesi lainnya,” tulis salah satu warganet dalam unggahan yang beredar luas.
Perbandingan tersebut semakin menajamkan kritik publik terhadap kebijakan pengupahan aparatur pendidikan. Banyak pihak menilai bahwa negara belum sepenuhnya menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas, setidaknya dari sisi kesejahteraan sumber daya manusianya.
Baca Juga:Gaji PPPK Paruh Waktu di Sumedang Dikeluhkan, Guru dan Tendik Terima Rp250 Ribu per BulanUsai Libur Tahun Baru, Kunjungan Belanja di Sumedang Stabil, Produk Barbeque Paling Diburu
Di tengah polemik ini, para PPPK paruh waktu berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan.
Mereka menilai peningkatan kesejahteraan pegawai bukan semata soal angka, melainkan investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas layanan publik dan masa depan pendidikan di Sumedang.
Bagi mereka, pengakuan sebagai aparatur negara seharusnya berjalan seiring dengan jaminan hidup yang layak. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas, sementara jeritan di ruang kelas terus bergema tanpa jawaban. (lay)