SUMEDANGEKSPRES – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka mengantisipasi dampak musim kemarau, percepatan penanganan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur jalan di Aula Tampomas, PPS Lantai 3, Kamis (30/7).
Dony menegaskan, penanganan musim kemarau harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah, Perumda Air Minum, BBWS, PMI, BAZNAS, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah desa hingga masyarakat.
“Penanganan kemarau tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.
Baca Juga:Setelah TPT Dibangun, Wabup Janjikan Rehab Toilet: Kalau Ada Kendala Segera Lapor ke DisdikMatangkan Pembangunan Kran Umum Cikaramas, Heti: Solusi Jangka Menengah untuk Warga Terdampak
Ia menginstruksikan seluruh camat menjadi koordinator penanganan di wilayah masing-masing dengan memperbarui data desa rawan, memantau kondisi harian, mempercepat pelaporan, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama musim kemarau.
Menurut Bupati, deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gagal panen, krisis air bersih, serta kerusakan jalan harus menjadi dasar penetapan prioritas penanganan.
“Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab akan mengoptimalkan perbaikan irigasi, pengoperasian pompa air, pemanfaatan embung dan waduk, serta menyesuaikan pola tanam. Monitoring potensi gagal panen juga akan diperkuat disertai penyediaan cadangan pangan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak,”ujarnya.
Sementara itu, guna menjamin ketersediaan air bersih, pemerintah akan mempercepat distribusi air melalui koordinasi BPBD, Perumda Air Minum, BBWS, PMI, serta mengoptimalkan layanan darurat 112.
“Kepala Pelaksana BPBD sebagai koordinator penanganan kekeringan yang bertugas mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dan memetakan seluruh sumber air yang dapat dimanfaatkan,”imbuhnya.
Bupati juga menginstruksikan percepatan normalisasi sungai, drainase, saluran irigasi, serta penertiban bangunan liar di atas saluran air sebagai langkah antisipasi banjir saat musim penghujan.
“Selain itu, Unit Reaksi Cepat (URC) dioptimalkan untuk menangani jalan berlubang, kerusakan drainase, trotoar, irigasi, hingga titik rawan longsor. Pelayanan pemerintah harus cepat, responsif, dan langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:Kaji Solusi Air Bersih untuk Dusun Cikaramas, Perumda Tirta Medal: Distribusi Darurat Disiapkan Lewat BPBDWakil Ketua DPRD Sumedang Ruli Aditia Meminta Kades Berikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Seluruh perangkat daerah juga diminta melaksanakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) secara serentak dengan fokus membersihkan saluran drainase, sekaligus mempercepat penganggaran melalui Perubahan APBD untuk rehabilitasi jalan, pembangunan drainase dan trotoar.