Ia mengatakan pihaknya masih mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Meski demikian, persoalan itu akan diteruskan kepada pimpinan untuk memperoleh arahan mengenai langkah selanjutnya.
“Saya sebagai humas akan menindaklanjuti hal ini kepada pimpinan. Selanjutnya, kami akan mengikuti mekanisme dan arahan pimpinan terkait langkah yang akan diambil,” katanya.
Rencana pemanggilan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk menjelaskan dasar dan mekanisme pengadaan seragam, keterlibatan Komite Sekolah, serta hubungan sekolah dengan Korlas. Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan apakah harga dan cara pembayaran yang beredar benar-benar merupakan keputusan bersama dan bagaimana persetujuan orang tua diperoleh.
Baca Juga:Pengadaan Seragam Tuai Sorotan, Legalitas Korlas SMAN Jatinangor DipertanyakanRevitalisasi IKOPIN Dibidik untuk Perkuat Koperasi Nasional
Dalam persoalan penggalangan dana di sekolah, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa penggalangan dana oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Namun, penerapan ketentuan itu terhadap persoalan ini perlu melihat siapa penyelenggara pengadaan, sifat pembayaran, dan mekanisme yang sebenarnya berlangsung.
Hingga berita ini disusun, rencana pemanggilan yang disampaikan staf humas KCD masih merupakan langkah awal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Belum ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran.
Penjelasan dari pihak sekolah, Komite Sekolah, dan Korlas pun tetap diperlukan agar persoalan ini terang, termasuk mengenai harga, rekening pembayaran, dan apakah orang tua memiliki pilihan untuk tidak membeli seragam tersebut.(win)