Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penataan pertambangan bukan berarti menutup seluruh kegiatan usaha. Pemerintah ingin memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Dedi, tata kelola pertambangan harus memperhatikan perlindungan lingkungan, pemeliharaan infrastruktur jalan, keterlibatan ekonomi masyarakat lokal, serta pengembalian manfaat pajak kepada wilayah penghasil tambang.
Masyarakat di sekitar lokasi tambang, kata dia, tidak boleh hanya menanggung dampak negatif berupa debu, kerusakan jalan, terganggunya sumber mata air, hingga potensi gangguan kesehatan.
Baca Juga:Mengenal Layanan dan Inovasi Pemkab Sumedang, Ada TAHU, WAKEPO hingga SINDANGSIM Keliling Sumedang Senin 9 November 2026, Cek Lokasi dan Syaratnya
“Jangan sampai masyarakat di desa tempat tambang hanya menjadi objek penderita. Harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan lingkungan yang tetap terjaga,” ujar Dedi.
Ia juga menginginkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dapat memberikan manfaat nyata bagi desa penghasil. Bentuknya antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, beasiswa, dan pemulihan lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur turut membahas sejumlah permohonan peningkatan dan perpanjangan izin usaha pertambangan di beberapa daerah. Pembahasan melibatkan pemerintah kabupaten, camat, dan kepala desa untuk memperoleh gambaran kondisi wilayah serta aspirasi masyarakat.
Evaluasi tata kelola pertambangan menjadi penting karena aktivitas usaha tidak hanya berkaitan dengan perizinan dan penerimaan pajak. Kondisi jalan, lingkungan, sumber air, serta kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang juga menjadi bagian dari dampak yang harus diperhitungkan.***