SUMEDANGEKSPRES – Pemerintah Kabupaten Sumedang meminta tata kelola pertambangan di Jawa Barat dievaluasi secara menyeluruh. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kontribusi pajak tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sebanding dengan dampak kerusakan infrastruktur akibat aktivitas angkutan tambang.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat itu, Fajar hadir mewakili Bupati Sumedang bersama jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pembahasan mencakup evaluasi perizinan, dampak lingkungan, serta manfaat ekonomi kegiatan pertambangan bagi daerah penghasil.
Baca Juga:Mengenal Layanan dan Inovasi Pemkab Sumedang, Ada TAHU, WAKEPO hingga SINDANGSIM Keliling Sumedang Senin 9 November 2026, Cek Lokasi dan Syaratnya
Fajar menilai, aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Sumedang belum memberikan keseimbangan antara penerimaan daerah dan beban yang harus ditanggung masyarakat.
“PAD terkait MBLB atau minerba itu sangatlah kecil. Sementara masyarakat tidak mendapatkan hak atau akses jalan yang bagus. Justru jalan yang digunakan aktivitas pertambangan mengalami kerusakan,” ungkap Fajar.
Menurut Fajar, salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian adalah kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material tambang.
Infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, tetapi kerusakannya berpotensi membebani pemerintah daerah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Pemkab Sumedang, kata dia, akan melakukan mitigasi dengan mengumpulkan data secara terperinci mengenai aktivitas pertambangan. Pendataan itu mencakup kondisi jalan yang dilalui kendaraan angkutan tambang serta dampak kegiatan terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
“Kami akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara detail. Pada prinsipnya, tidak boleh lagi ada aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan jalan maupun infrastruktur di Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan,” tegasnya.
Fajar menjelaskan, kewenangan perizinan pertambangan, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahap Operasi Produksi (OP), berada di pemerintah provinsi.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca Sumedang Senin 9 November 2026, BMKG Ingatkan Potensi Hujan RinganHarga Pangan Sumedang Senin 9 November 2026, Cabai Mulai Turun, Daging Sapi Naik
Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan menyampaikan masukan dan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Sumedang.
Karena itu, Pemkab Sumedang mendorong evaluasi perizinan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, termasuk dampak terhadap infrastruktur, lingkungan, dan masyarakat sekitar tambang.