Dalam penyusunan RTR itu sendiri, aspek kebencanaan sudah menjadi salah satu pertimbangannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Dalam Talkshow Hari Tata Ruang 2026 ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menyoroti pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Lebih dari landasan mitigasi bencana, tata ruang ini jadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian saat bencana, hingga dasar rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Baca Juga:Uji Publik KIP 2026 Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah InformatifPada Pelaksanaan Pilkades Kecamatan Sumedang Utara Usulkan Penambahan Bilik Suara
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga instansi swasta. Sejalan dengan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat. Dengan perencanaan yang memperhatikan risiko bencana, pembangunan diharapkan tidak hanya produktif secara ekonomi, namun juga aman bagi masyarakat, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (JM/CK)