SUMEDANGEKSPRES – DPRD Kabupaten Sumedang bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumedang, Sidik Japar, S.E.
Raperda ini diarahkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga serta membangun lingkungan sosial yang aman, sehat, dan harmonis.
Baca Juga:Perizinan Pembangunan Disoal, PT Novatex Diberi Waktu SepekanRatusan Warga Kepung PT Novatex, Pembangunan Pabrik Dituntut Berhenti
Dalam pemaparan pemerintah daerah, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penguatan nilai agama, moral, sosial, dan budaya, juga menjadi perhatian.
Atas dasar itu, pemerintah daerah menilai diperlukan langkah pencegahan dan penanggulangan yang memiliki landasan hukum, bukan sekadar imbauan.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas Raperda tersebut.
Menurutnya, kerja sama dalam merumuskan regulasi diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Sumedang, terutama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan bermartabat.
Pemerintah daerah juga menempatkan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan sejak dini.
Peran pemerintah, kata dia dalam penyampaiannya, tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berharap terbentuk lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan harmonis.
Baca Juga:Cara Cek Bansos PKH dan BPNT November 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link ResminyaKisah Ratu Harisbaya, Cinta Terlarang yang Mengubah Sejarah Sumedang
Raperda ini juga diharapkan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program pencegahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga keluarga.
Namun, substansi pengaturan, batasan perilaku yang dimaksud, mekanisme penanganan, serta bentuk sanksi perlu dicermati dalam proses pembahasan.
Kejelasan rumusan menjadi penting agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara terukur, memiliki kepastian hukum, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di tengah masyarakat.
Sidang paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan regulasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Kedua pihak berharap pembahasan Raperda dapat berjalan hingga tahap berikutnya dan menghasilkan aturan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.***
