oleh

Usut Tuntas Perizinan, Stop Alih Fungsi Lahan

CIMANGGUNG – Ketua Komite Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) Jawa Barat, Apih Djaja Dipraja mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan masalah perizinan perumahan Pondok Daud dan Perumahan SBG yang menjadi penyebab longsor di Dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung.

Apih menduga, ada yang salah karena tidak mendalami kajian teknis masalah kemiringan lahan dan saluran air drainase. Sebab, tidak mungkin Pemkab Sumedang memberikan izin kepada Perumahan yang memang rawan longsor dan membahayakan penghuninya.

Bahkan, Apih menilai ada alih fungsi lahan dari kawasan konservasi ke pemukiman penduduk.

“Jelas ini harus ditelisik secara mendalam karena sudah merenggut korban jiwa. Dan kasihan warga sekitar jadi terdampak,” katanya.

Apih pun memperhatikan beberapa perumahan di lokasi terdekat longsor seperti Perumahan Griya Sampurna dan Kampung Geulis yang dibangun di atas bukit yang dibawahnya banyak rumah penduduk. Kemiringan tanah pun lebih dari 40 derajat.

“Yang harus bertanggung jawab, Dinas BPMPT, Perkim, Kades, Camat, dan pengembang. Jangan sampai ada korban jiwa lagi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sumedang harus berani mengambil resiko dengan mengambil alih tanah diatas kemiringan yang berada di lereng bukit Gunung Geulis untuk dibebaskan.

Sebab, walau bagaimanapun longsor akan terjadi sewaktu waktu. Meskipun sudah menjadi hak milik pengembang, namun Pemkab Sumedang harus mengambil resiko untuk membeli lahan yang selanjutnya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai resapan air.

“Solusinya dengan membeli lahan. Karena percuma sekarang warga direlokasi, sudah beres tanggap darurat kembali ditempati. Sewaktu waktu hujan bisa membuat longsor susulan. Nah, makanya dengan lahan dibebaskan, mudah mudahan bisa menyelamatkan lingkungan yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, selain lokasi longsor di Perumahan Pondok Daud Dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung longsor, ada banyak titik longsor di sana. Sebab, kemiringan tanah diatas 45 derajat, sudah banyak ditempati perumahan. Imbasnya, sewaktu waktu longsor susulan akan terjadi.

Sementara itu, Aktivis Sosial lainnya Nandang Suherman mengatakan setelah banyak dikunjungi Pejabat (Menteri, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati) ke lokasi bencana longsor Cimanggung, harus berdampak terhadap solusi atasi akar dari penyebab longsor tersebut.

Menurut Nandang, Korban sudah terjadi dan bagaimana supaya tidak terjadi lagi dimasa depan. Warga sekitar butuh kepastian keamanan dalam menjalani kehidupan kesehariannya.

“Usut sampai tuntas siapa saja yang harus bertanggungjawab dan dimintai pertanggungjawabannya secara “adil” dan proporsional. Saya sepakat aparat hukum harus bertindak, untuk menjadi pelajaran bagi siapapun, agar tidak seenaknya melakukan aktivitas pembangunan yang bisa menimbulkan bencana,” tandasnya. (imn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *