oleh

DPRD : Kami Mengenal Bagaimana Kebutuhan dari pada Buruh

SUMEDANGEKSPRES.COM – Buruh adalah komponen besar yang penting dalam keberlangsungan kehidupan bangsa. Namun sulit terbantahkan, mereka tersisihkan dan dianggap sebagai objek penderita dan diperlakukan semakin jauh dari proporsinya. Sedangkan kesejahteraan buruh akan berdampak terhadap produktivitas kinerja para buruh di lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pada peringatan hari buruh Internasional (May Day), pihaknya mengetahui betul perasaan para buruh.

Baca Juga:  Banyak Skandal Idol Kpop, Begini Cara Agensi Menentukan Kelanjutan Karier Sang Idol

Oleh karena itu dirinya meminta para buruh agar tetap sejalan dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihaknya akan selalu mewakili aspirasi para buruh.

“Kami dari DPRD mengenal bagaimana kebutuhan dari pada buruh, mengenal bagaimana perasaan para buruh di momentum 1 mei ini kami ingin sampaikan bahwa buruh harus tetap kompak bahwa sejatinya pemprov tetap bersama buruh dan kami adalah wakil dari pada buruh,” katanya saat berdialog dengan Gabungan Serikat Buruh Seluruh Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Hadi menekankan, agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar selalu memprioritaskan kesejahteraan para buruh dan mengajak pada seluruh pekerja untuk memperjuangkan nasib para buruh terlebih setelah adanya undang-undang cipta kerja.

“Kami mendorong dimana sebentar lagi ada pembahasan RAPD untuk tahun 2022 mohon kepada pemrpov untuk memprioritaskan kepada buruh terutama yang terkena PHK agar bagaimana kesejahteraan mereka kembali ke level yang pantas,” tegasnya.

Pihaknya juga berharap adanya harmonisasi antara pemerintah, perusahaan dan kaum buruh, agar terciptanya kondisi yang saling menguntungkan sehingga nasib buruh di Jawa Barat sejahtera dan Hadi menambahkan jika sejatinya peran buruh adalah pasokan industri di Indonesia.

“Saya mengajak kepada teman-teman semuanya berfikir bahwa ini ada kebijakan nasional tetapi untuk Jawa Barat penentunya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, artinya kita harus membuat buruh jawa barat ini tetap guyub tidak terlepas dari standar kesejahteraan yang sudah ada, karena setelah tadi kita semua dengarkan dari Wakil Gubernur bahwa betapa sentralnya peran buruh dalam berjalannya industri di Jawa Barat yang itu merupakan pasokan industri di Indonesia,” tutupnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *