oleh

Respon Bupati Dipertanyakan. Kades: Kami Juga Punya Hak Mengelola Kawasan Wisata Burnong

SUMEDANGEKSPRES.COM  – Pemerintah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja mempertanyakan respon Bupati Sumedang terkait usulan revisi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengelolaan kawasan desa wisata Buricak Burinong (Burnong). Hingga saat ini, setelah pihak pemdes melayangkan surat usulan revisi tersebut, belum mendapatkan jawaban yang pasti.

Menurut Kades Pakualam Sopian Iskandar, jawaban bupati sangat ditunggu agar pengelolaan kawasan wisata Buricak Burinong yang berada di wilayah Cisema bisa dipastikan.

“Yang jelas masyarakat kami sangat menunggu jawaban bupati. Karena kami juga punya hak untuk mengelola kawasan wisata Burnong, karena berada di wilayah kami serta jelas-jelas masyarakat kami Orang Terkena Dampak (OTD) yang sangat perlu pekerjaan,” ujar Sopian kepada Sumeks, Selasa (8/6).

Sopian berharap Bupati bisa memfasilitasi terkait pengelolaan kawasan wisata Burnong ini. Pihaknya yakin Bupati akan sangat bijak dan ‘nyaah ka rakyatnya’.

“Apalagi buat warga OTD yang telah berkorban, sangat wajar jika masyarakat kami ikut mengelola dan memperoleh manfaat dari waduk jatigede” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja melayangkan surat usulan revisi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengelolaan kawasan desa wisata Buricak Burinong (Burnong) yang berada di Cisema Desa Pakualam.

Saat itu, Kades Pakualam Sopian Iskandar menyebutkan upaya tersebut menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Pakualam yang tidak berkenan kawasan wisata Burnong dikelola BUMD PT. Kampung Makmur.

“Dimana dalam ketentuan Perbup tersebut terdapat hal-hal yang menjadi polemik yang mengakibatkan kegelisahan di kalangan masyarakat Desa Pakualam seperti yang terjadi belakangan ini,” ujar Sopian,

Kata Sopian, dengan dilayangkannya surat usulan revisi Perbup tersebut, diharapkan Bupati Sumedang bisa mengakomodasi aspirasi warga Pakualam mengenai pengelolaan kawasan wisata Burnong. Sehingga, polemik terkait pengelolaan Burnong dapat diselesaikan.

Dia mencontohkan pada Pasal 7 ayat (1) pengelolaan kawasan desa wisata Buricak Burinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara system pelayanan terpadu satu manajemen yang saling terintegrasi. Pasal tersebut terkesan adanya monopoli usaha, penguasaan terhadap usaha-usaha yang sudah berjalan oleh Perhutani, BUMDesa, masyarakat dan pihak lainnya. Sehingga, menimbulkan keresahan dan iklim usaha yang tidak sehat.

“Kami mengusulkan menjadi pengelolaan kawasan desa wisata Buricak Burinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara sinergis dan saling menguatkan. Sehingga, tercipta iklim usaha yang sehat antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Perhutani, BUMDesa, Masyarakat dan Pihak Lainnya,” kata dia.

Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1) Pengelolaan Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dioperasikan oleh PT. Kampung Makmur bekerjasama dengan BUMDesa dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut membuat polemik di masyarakat dan dinilai memonopoli usaha serta mencaplok usaha masyarakat/Perhutani yang notabene sudah berjalan sebelum Peraturan Bupati tersebut terbit.

“Kami mengusulkan Pasal tersebut diubah menjadi ‘Pengelolaan Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan bersama oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi, Pemerinah Desa, Perhutani, BUMDesa, Masyarakat, dan pihak lainnya,” ucapnya.

Dikatakan, Pasal 6 ini krusial menjelaskan pengelolaan kawasan desa wisata Kampung Buricak Burinong meliputi, shelter angkutan kawasan tertentu, lahan parkir, area lepas landas, hutan wisata, puncak damar, kuliner, area mendarat, makam terapung, wisata air, perlengkapan wisata, cinderamata, perjalanan wisata, penyediaan akomodasi dan penginapan, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsulan pariwisata serta pengelolaan lainnya.

“Jika ini semuanya dimonopoli oleh PT Kampung Makmur, masyarakat kami dapat apa?” ujar Sopian. (eri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *