oleh

Pembebasan Lahan Hantui Terhambatnya Mega Proyek Tol Cisumdawu

SUMEDANGEKSPRES.COM – Terhambatnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) kini mulai jadi perhatian pemerintahan pusat.

Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Dra Ir Hj Eni Sumarni MKes menyatakan pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat Kabupaten Sumedang terkait polemik mega proyek Tol Cisumdawu.

Salah satu permasalahan yang muncul di permukaan adalah terkait pembebasan lahan milik warga yang terkena dampak pembangunan tol dengan panjang sekitar 62, 60 KM tersebut.

“Kalau memang sudah tidak ada masalah dan dimenangkan dipengadilan harusnya dibayar, itu yang terjadi di Kecamatan Cimalaka. Padahal tanah sudah mau digaruk, tapi belum dibayar. Padahal, mereka mau siap-siap pindah,” ujarnya saat dihubungi Sumeks melalui telepon selullar, Kamis (17/6).

Eni juga menyebutkan, pihaknya telah membawa permasalahan tersebut kepada anggota DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di Komite I.

“Iya, sudah saya bawa ke komite I. Ini merupakan prestasi tidak bagus untuk pemerintah,” sebutnya.

Melihat kondisi saat ini, lanjut Eni, dirinya menilai ada dua sisi yang menyebabkan terjadinya polemik di lapangan. Pertama, kelalaian dari petugas pembayaran itu sendiri dan bisa juga akibat permasalahan lahan yang keluar dari areal perencanaan.

“Jadi memang ini teknisnya kesalahan dari ketidaklancaran teknis pelaksanaan proyek,” ungkapnya.

Sebelumnya, dikutip dari FIN.CO.ID (Group Sumedang Ekspres) pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di Provinsi Jawa Barat.

Tol tersebut akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati. Dan, pembangunan tol itu ditargetkan tuntas di akhir 2021, guna mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta seluruh pihak terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan, sehingga penyelesaian Tol Cisumdawu sesuai target akhir 2021.

“Karena konstruksi hanya dapat berjalan cepat jika lahan sudah tersedia,” kata Menteri Basuki, dikutip dari keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Ditjen Bina Marga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan instansi terkait lainnya. (red/git/fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *