SUMEKS, Kota – Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 1600 warga Sumedang berpotensi terganggu jiwanya.
Hal tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam menanganinya, khususnya oleh Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
“Menurut data dari Dinas Kesehatan ternyata potensi masyarakat yang terganggu jiwanya di Kabupaten Sumedang sekitar 1600 jiwa. Saya minta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melaksanakan konsolidasi. Pertama identifikasi permasalahan terkait dengan kesehatan jiwa,” ungkap Sekda Sumedang, Herman Suryatman saat ditemui usai Rakor TPKJM di Ruang Tampomas, Senin (25/10).
Baca Juga:Regolwetan Vaksinasi capai 80 PersenMasuk Level 2, Alun alun Sumedang Kembali Diserbu Warga
Dari 1600 jiwa tersebut, lanjutnya, yang datang ke Puskesmas meminta layanan kesehatan jiwa ada 1500-an.
“Berarti ada kurang lebih 100 orang yang belum ke Puskesmas. Apakah mereka tidak tahu atau harus dijemput. Atau mungkin kesulitan aksesibilitas dan sebagainya,” tuturnya.
Sekda meminta kepada dinas terkait agar semua yang terindikasi berpotensi gangguan jiwa tersebut bisa terlayani di Puskesmas.
“Tentu faktanya ada yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang berat bisa langsung dirujuk ke RSJ. Sedangkan untuk yang ringan bisa treatment atau berobat jalan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas,” ujarnya.
Dengan cara tersebut, Sekda berharap jumlah masyarakat yang teridentifikasi gangguan jiwa ke depannya tidak bertambah bahkan diharapkan semakin berkurang.
“Di era pandemi sekarang, masyarakat dihadapkan pada masa-masa sulit, baik itu urusan kesehatan ataupun ekonomi. Ini sangat potensial untuk orang memantik jiwanya. Makanya salah satu treatmentnya harus ada rekreasi, mengimbangi beban hidup sehingga jiwanya bisa terjaga,” terangnya.
Sekda juga menambahkan, setiap perangkat daerah diminta agar tidak bergantung kepada APBD dalam setiap programnya.
Baca Juga:PPKM Level 2, Angkutan Umum Mulai RamaiPilkades Siap Dilaksanakan, Logistik Akan Dijaga Ketat
“Saya sudah tekankan agar jangan berbasis APBD, namun harus berbasis tujuan. Pasti bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga tujuan bisa tercapai,” pungkasnya. (rls/red)