SUMEKS, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta membantah pembentukan pasukan siber untuk tujuan politik.
Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar mengatakan, MUI tidak berpolitik dan rencana pembentukan pasukan siber itu sebenarnya untuk melawan hoaks serta mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar dan berpotensi menghadirkan perpecahan antar umat beragama.
“Saya kadang-kadang suka bingung, kami baru mau membentuk (pasukan siber), baru rencana saja, kok sudah kayak cacing kepanasan, pada ketakutan,” ujar KH Munahar Muchtar di Jakarta Islamic Center (JIC) Jakarta Utara, Senin (22/11).
Baca Juga:7 Sekolah di Cimahi Hentikan PTM karena Terpapar Covid-19Kasus 11 Siswa Tewas Saat Susur Sungai di Ciamis, Seorang Guru jadi Tersangka
“Padahal kami tidak ke sana (berpolitik) arahnya, sekali lagi, ini bukan dalam rangka sekadar mengangkat Pak Anies (Baswedan),” kata Munahar.
Munahar mengatakan bahwa sebetulnya MUI DKI baru akan memproses pembentukan satu tim yang nantinya bertugas melawan hoaks tersebut di bawah Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom).
Ketika hoaks tersebut muncul, MUI DKI bisa langsung menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu yang mengemuka dan menimbulkan keresahan masyarakat sebenarnya tidak benar atau dalam kata lain memberi tabayun.
“Dalam bahasa Al-Quran-nya, tabayyun. Makanya, yang akan kami (MUI DKI) bentuk itu satu tim untuk mengklarifikasi setiap berita-berita yang timbul pada saat itu,” jelas Munahar.
Munahar juga membantah, kalau pasukan siber dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang saja. Meskipun MUI DKI bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun kepentingan Majelis Ulama Indonesia DKI adalah untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu,” pungkas Munahar. (Antara)