BPK Terjunkan Tim Audit SKPD

BPK Terjunkan Tim Audit SKPD
Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir saat memberikan paparan terkait Penyerahan Laporan Keuangan 2021 dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021, belum lama ini. (ist)
0 Komentar

sumedang, KOTA – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 selama 27 hari dimulai Selasa (22/3).

Hal itu terungkap saat acara Penyerahan Laporan Keuangan 2021 dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021 yang diikuti tiga Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sumedang, di Kantor BPK Provinsi Jawa Barat, Senin (21/3).

Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menyambut baik atas rencana BPK RI untuk menurunkan timnya dalam Pemeriksaan Audit Terperinci di Kabupaten Sumedang yang berlangsung 22 Maret 2022 sampai dengan 23 April 2022.

Baca Juga:Jalan Dipenuhi Tanah, Akibatkan Rawan KecelakaanLayangkan Surat ke Kejari Sumedang, Pemdes Minta Penyelesaian Hukum di Pakualam

“Pada prinsipnya kami siap untuk menerima Tim Pemeriksa dari BPK RI dan sudah menjadi komitmen seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang untuk senantiasa proaktif dan bekerja sama dengan baik sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Menurutnya, dilaksanakannya Pemeriksaan Terinci merupakan suatu kebutuhan yang akan berdampak positif. Khususnya, untuk laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Sumedang.

“Bagi kami pemeriksaan ini menjadi keharusan dan akan berdampak kepada lebih berkualitasnya laporan keuangan kami,” ujarnya.

Dikatakan, hasil pemeriksaan akan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus memperbaiki kinerja laporan keuangan. Sehingga, dapat mencapai tujuan yaitu sesuai standar akuntansi pemerintah, lebih efektif dan efisien dalam sistem pengendalian internal yang telah ditentukan.

“Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas laporan kami sehingga betul-betul laporan keuangan kami sesuai standar akuntasi pemerintah. Bisa menggambarkan kecukupan pengungkapannya, bisa mematuhi peraturan, dan lebih efektif dalam sistem pengendalian internalnya,” tuturnya.

Bupati menjelaskan IPM Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dan menempati peringkat ke-3 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

“IPM kami alhamdulillah naik dan Sumedang sendiri rangking 3 diantara Kabupaten di Jawa Barat,” ujarnya.

Baca Juga:Pondok Pesantren Al-Ittifaq Jadi Percontohan Nasional Digitalisasi PertanianBRI Perkuat Penyaluran KUR, 60 Persen Dialokasikan untuk Sektor Produktif

Dikatakan, angka Kemiskinan di Jawa Barat rata-rata naik 0,6 dan Sumedang sendiri mengalami kenaikan namun masih di bawah rata – rata yaitu 0,4.

“Walaupun sama-sama mengalami kenaikan, tapi Angka Kemiskinan di Sumedang hanya naik 0,4 atau masih di bawah rata-rata Jawa Barat.  Pertumbuhan kenaikan kemiskinannya pun lima terendah di Jawa Barat,” ujarnya.

0 Komentar