Menko Airlangga Minta Penjabat Kepala Daerah Fokus Penanganan Pandemi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Menko Airlangga Minta Penjabat Kepala Daerah Fokus Penanganan Pandemi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
0 Komentar

Sumedangekspres, JAKARTA – Indonesia telah terbukti cukup berhasil dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Jumlah Kasus Aktif cenderung stabil sejak libur Lebaran lalu, meskipun ada kenaikan kasus pada 2 minggu terakhir yang disebabkan varian virus baru BA.4 dan BA.5.

Varian baru ini dapat menular dengan cukup cepat, namun diperkirakan tidak akan menimbulkan kenaikan signifikan pada tingkat rawat inap dan kematian. Untuk mengantisipasi terjadinya puncak kasus dari varian baru tersebut, diperlukan respon dari masing-masing daerah untuk mengendalikan penyebaran varian baru tersebut.

Dalam pembekalan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/06), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta agar proses vaksinasi Dosis-3 dipercepat.

Baca Juga:Airlangga: KIB Semakin Kokoh di Kabinet, Kawal Program Jokowi Hingga 2024Menko Airlangga: Keterlibatan Komunitas Intelektual Penting Agar Pencapaian Presidensi G20 Mendunia

“Jumlah vaksin kita masih banyak sekitar 40 juta dalam stok sampai akhir tahun, dan 70 juta lagi yang akan dikirim. Diharapkan Dosis-3 akan didorong, khususnya di beberapa provinsi yang tingkat capaiannya masih rendah,” jelas Menko Airlangga.

Terkait dengan vaksinasi Dosis-1, masih terdapat 2 provinsi yang cakupannya masih rendah (<70%), yaitu Papua (33,8%) dan Papua Barat (63,7%). Sementara itu vaksinasi Dosis-2 juga masih perlu diakselerasi di beberapa daerah yang cakupannya masih di bawah 70% yakni Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Menko Airlangga melanjutkan bahwa realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 3 Juni 2022 telah mencapai Rp95,14 triliun atau 20,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun. Realisasi klaster program Penanganan Kesehatan yakni sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp14,83 triliun (8,3%).

Dengan efektifnya upaya dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah membuat aktivitas perekonomian kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, pekonomian nasional dapat tumbuh 5,01% (yoy).

“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Menko Airlangga.

0 Komentar