Di samping itu, kenaikan harga-harga pangan/kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah. Terdapat 21 Provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (3%+1%), dan yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” papar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak telah terjadi di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota. Selain sejumlah strategi yang telah disiapkan, Pemerintah juga telah mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara bertahap, serta mendistribusikan obat-obatan, vitamin dan disinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis.
Baca Juga:Airlangga: KIB Semakin Kokoh di Kabinet, Kawal Program Jokowi Hingga 2024Menko Airlangga: Keterlibatan Komunitas Intelektual Penting Agar Pencapaian Presidensi G20 Mendunia
Terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Airlangga menjelaskan bahwa untuk implementasi jangka pendek yakni melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas di 2021. Untuk jangka menengah diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.
“Sekarang sedang di-update data social registry yang ditugaskan kepada BPS dan TNP2K. Kami harapkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di akhir 2024,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr)