sumedang, KOTA – Alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi 70 persen yang digelontorkan dianggap dinikmati orang orang mampu. Namun, dilihat pada ketentuan BPS tentang penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin yaitu penduduk yang pengeluaran perkapitanya dalam sebulan senilai Rp. 472.525 rupiah.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumedang Ridwan Marwansyah, Selasa (6/9).
“Timbul pertanyaan, Bagaimana mungkin data orang miskin dikonversi menjadi data penikmat BBM yang disubsidi? Dan, juga apakah masuk akal ketika penduduk dengan pendapatan perkapita sebulan sebesar Rp. 500.000 dikualifikasikan sebagai penduduk mampu atau tidak miskin?,” kata Ridwa
Baca Juga:Wisata Air Gajah Depa: Info Jam Buka, Alamat dan UlasanWisata Air Gajah Depa, Tujuan Berlibur Bersama Pasangan
Dan disini, tambah dia, semua melihat gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana. “Hampir di tiap kabupaten dan kota menggelar aksi tolak kenaikan BBM,” tandasnya.
Dia mengatakan, hal itu dinilai sangat wajar ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya sebagai agen of change. Namun, yang sangat dikhawatirkan ketika beberapa wilayah kabupaten kota terjadi tindakan represifitas oknum aparat penegak hukum. Hal tersebut yang dikhawatirkan oleh mahasiswa terutama mahasiswa perempuan.
“Seperti halnya yang terjadi di Banjar Jawa Barat kemarin, seorang mahasiswa terluka saat terjadi dorong-dorongan dengan pihak keamanan. Sehingga, mengakibatkan mahasiswa tersebut mendapat perawatan luka jahitan,” jelasnya.
Dari kejadian tersebut, kata dia, IMM Sumedang menjadi khawatir hal serupa terjadi di Kabupaten Sumedang. Dimana, di setiap kejadian demonstrasi yang lalu di Sumedang kerap kali kader IMM mendapatkan teriakan dan narasi yang sifatnya memancing tensi demonstrasi dari oknum keamanan. Seperti yang terjadi pada aksi demonstrasi tolak RKUHP dan sebagainya.
Ditulis oleh: Ridwan Marwansyah