sumedang, KOTA – Penyaluran Bantuan Lansung Tunai Kompensasi dari Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) menimbulkan polemik bagi Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan.
BLT Bahan Bakar Minyak menyebabkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat karena data yang mendapatkan BLT Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pos kurang tepat sasaran. Masih ada masyarakat penerima manfaat yang sudah pindah ke tempat lain ataupun meninggal dunia serta masyarakat mampu masih terdata dan mendapatkan bantuan BLT BBM. Sementara, masyarakat benar – benar tidak mampu dan jompo tidak mendapatkanya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Sukajaya Sukana kepada Sumeks beberapa hari yang lalu di kantornya.
Baca Juga:Peringati Hari Ulang Tahun, PMI Tebar KebaikanKetua DPRD Dorong Relokasi Warga Binaan Lapas Sumedang, Maksimalkan Pembinaan Lapas Sumedang
“Terkait dengan penyaluran BLT BBM yang dilaksanakan dua hari, pada hari Rabu (14/9) dan Kamis (15/9) kepada 920 yang datanya kami dapatkan dari kantor Pos menjadi kendala bagi Pemerintah Desa Sukajaya di lapangan. Bukan masalah teknik penyalurannya, tapi adanya kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan BLT BBM tersebut. Itu menjadi polemik bagi kami Pemerintah Desa,” katanya.
Seyogyanya, lanjut dia, ketika ada informasi akan ada penyaluran BLT Bahan Bakar Minyak, sebelum adanya penyaluran BLT BBM pihaknya mendapatkan intruksi untuk mendata warga yang layak mendapatkan BLT Bahan Bakar Minyak ini.
“Tetapi ini kan tidak tiba-tiba kita langsung dapat data dari Kantor POS. Nah itu yang yang menjadi kendala kami di lapangan. Banyak masyarakat yang bertanya dan kami juga Pemerintahan Desa mempertanyakan juga, data yang dipakai untuk mendapatkan BLT BBM bersumber darimana. Sehingga, masyarakat yang mendapatkan bantuan itu masih yang itu – itu juga, bahkan orangnya ada yang sudah pindah dan meninggal dunia,” katanya.
Sukana mengatakan ini perlu ada evaluasi secara menyeluruh mulai dari tingkat Kabupaten, provinsi dan juga tingkat pusat. Karena selama ini ketika ada penyaluran bantuan dari tingkat pusat selalu menuai polemik di tingkat masyarakat. Akhirnya berbondong – bondong komplen ke Kantor Desa, dan pada hari ini saja sudah ada tiga gelombang yang komplen ke Kantor Desa.