Masyarakat Jawa Barat ingin memiliki sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bidang ilmu. Akan , karena situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif karena berkecamuknya Perang Kemerdekaan (1945–1949), perwujudan ke arah cita-cita itu terhambat. Pada tahun 1950-an tekad para tokoh masyarakat Jawa Barat untuk memiliki sebuah universitas negeri di Bandung semakin mengarah pada kenyataan, terutama setelah dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 18–24 April 1955.
Pada tanggal 4–7 November 1956, dengan sepengetahuan penguasa dan pemerintahan setempat pada masa itu, pernah diadakan Kongres Pemuda Sunda di Bandung dan dihadiri oleh para utusan dari semua daerah Jawa Barat, termasuk Jakarta, dan juga dari Yogyakarta. Kongres ini bertujuan untuk mencari jalan konkret dan positif dalam turut serta menyelesaikan berbagai masalah yang pada saat itu berkecamuk di Tanah Sunda, termasuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan Kartosuwiryo, kehidupan sosial ekonomi yang dirasakan sangat sulit, dan kehidupan kebudayaan yang tertekan.
Melalui Surat Keputusan Nomor 91445/.CIII tanggal 20 September 1957, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengubah status dan fungsi Badan Pekerja Panitia Negara Pembentukan Universitas Negeri di Bandung menjadi Presidium Universitas Padjadjaran. Presidium ini dilantik oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 24 September 1957 di Gubernuran Bandung, yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, para presiden universitas negeri seluruh Indonesia, para pembesar sipil dan militer, para guru besar dan dosen.
Baca Juga:Pemeliharaan Listrik di Sumedang Sebabkan Padam Listrik Berjam-jam. Simak Alasannya!Rekomendasi Brand Lokal Cushion Dan Powder Untuk Kulit Kering
Pada awal berdirinya Universitas Padjadjaran hanya memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dua fakultas yang disebut pertama berasal dari Yayasan Universitas Merdeka di Bandung; sementara fakultas yang disebut terakhir merupakan penjelmaan dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung. Keempat fakultas ini secara resmi pembentukannya didasarkan pada peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1957 tertanggal 24 September 1957.
Pada masa-masa perjuangan dan perintisan pendiriannya, Universitas Padjadjaran dipimpin oleh sebuah presidium yang diangkat oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pelantikan presidium ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 September 1957, bertempat di Gubernuran Jawa Barat, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 1 Bandung. Presidium ini terdiri dari tokoh-tokoh kalangan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat.