sumedangekspres-Cimalaka Tingkatkan Kesehatan dan Ekonomi Warga- Pemerintah Kecamatan Cimalaka memprioritaskan dana desa (DD) Tahun 2024 pada aturan pemerintah pusat yaitu pada tujuh isu prioritas program kementrian desa (Kemendes).
“Prioritas pelaksanaan untuk DD anggaran 2024 kami Pemerintahan Desa Cimalaka tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada di pemerintahan pusat seperti di Kemendes,” ujar Kepala Desa Cimalaka, Dadang Suryana melaui Sekretaris Desa Cimalaka Yudi Budiawan kepada Sumeks baru-baru ini.
Salah satunya lanjut Yudi, ada kegiatan atau penyelenggaraan tentang penurunan angka kemiskinan dan stanting. Kemudian ada peningkatan perekonomian masyarakat dalam artian memberdayakan masyarakat melalui program-program yang ada di pusat.
Baca Juga:Khawatir Tak Baik Kapolda Periksa LogistikAngka Stunting di Cimalaka Turun 7,84 Persen
“Jadi dalam hal ini khususnya untuk anggaran DD tahun 2024 kami Pemerintahan Desa Cimalaka lebih fokus pada program yang disampaikan oleh Kemendes dan itu merupakan acuan bagi kami. Program kegiatan-kegiatan itu akan diaplikasikan di tahun 2024,” jelasnya.
Yudi menuturkan, untuk bantuan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran DD itu akan tetap ada. Yang ditetapkan sebesar 2 persen sudah menjadi patokan. Kemudian untuk penurunan angka stanting sendiri mengacu kepada realita yang ada di lapangan.
“Jadi intinya tetap berpegang teguh kepada aturan disampaikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, untuk kegiatan infrastruktur atau pembangunan fisik pihak desa belum bisa mengadopsi, karena masih fokus kepada revocushing dari tahun 2020 sampai 2023 yang belum terkaver.
“Mudah-mudahan di tahun 2014 intruksi yang disampaikan dari pemerintah pusat bisa kami realisasikan, yang kemudian kami juga akan mengacu kepada aturan-aturan yang ada di pemerintah derah dan kabupaten,” katanya.
Ia mengatakan, untuk DD tahun 2024 kami fokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting dengan tetap akan mengadopsi apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Jadi kami tidak akan menyalahi aturan baik dari pusat maupun kabupaten,” pungkas Yudi. (ahm)