sumedangekspres – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengeluarkan peringatan serius terkait potensi keruntuhan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut JK, ancaman tersebut bukan semata-mata berasal dari satu bidang, melainkan dari dualitas krisis politik dan ekonomi.
Dalam penampilannya di Habibie Democracy Forum di Jakarta pada 15 November 2023, JK menyatakan keyakinannya bahwa kemakmuran, keadilan, dan demokrasi harus berjalan seiring.
Baca Juga:Bikin Kaget! V BTS Update Story IG dengan Rambut Gondrong Pirang!Kim Hye Soo Dukung Palestina dan Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Jika salah satu dari tiga pilar tersebut terganggu, risiko keruntuhan pemerintahan menjadi nyata.
Menyoroti sejarah politik Indonesia, JK merujuk pada masa kejatuhan pemerintahan Soekarno dan Suharto.
Soekarno menghadapi kehancuran setelah lawan politiknya ditahan, diikuti dengan protes massal terkait kenaikan harga.
Suharto, pada tahun 1998, menghadapi kecaman terhadap pendekatan otoriter dan terjebak dalam krisis keuangan global.
Dengan bijak, JK menyimpulkan bahwa krisis politik dan ekonomi bersamaan memiliki potensi menggoyahkan fondasi suatu pemerintahan.
“Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan,” ungkap JK.
Saat ini, sorotan tertuju pada situasi demokrasi di Indonesia, terutama di penghujung masa jabatan Jokowi.
Baca Juga:Omo Omo! Stray Kids Bakal Gebrak Panggung Billboard Music Awards 2023!NewJeans Tampil Beda di Billboard Music Award, KNetz: Mereka Kayak Boneka!
JK, meski mengakui bahwa awal kepemimpinan Jokowi dianggap baik, menilai bahwa demokrasi saat ini mengalami kendala.
“Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya,” ujarnya.
Kritik JK tidak hanya terfokus pada situasi politik internal, namun juga mencakup kondisi ekonomi global yang sulit.
Menurutnya, ancaman krisis ekonomi adalah kenyataan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam menghadapi potensi tersebut, JK menekankan perlunya kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat.
“Pak Jokowi mengatakan ngeri, Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati. Di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat, yang menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik,” tegas JK.
Dengan kompleksitas tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi, pertanyaannya kini adalah apakah pemerintahan Jokowi mampu mengelola krisis ganda ini atau malah terjerumus dalam ketidakstabilan yang dapat mengguncang fondasi negara.