sumedangekspres, KOTA – Puskesmas Sukagalih menggelar acara lokakarya mini tribulanan lintas sektor semester IV di Aula Desa Sukagalih, pada Kamis (18/12). Kegiatan dihadiri Forkofimcam Kecamatan Sumedang Selatan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sumedang Selatan dan para kepala desa serta para bidan dan kader di wilayah kerja Puskesmas Sukagalih.
“Acara loktri semester IV ini merupakan kegiatan loktri yang terakhir di tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sukagalih,” kata Kepala Puskesmas Sukagalih, Ida Warlinda S Kep Ners kepada Sumeks baru-baru ini.
Ida menuturkan, adapun pembahasan pada kegiatan loktri semester IV ini adalah evaluasi rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Baca Juga:Dokter Ingatkan Covid Belum HilangJelang Nataru, Arus Mudik Masih Sepi
“Mengevaluasi hasil dari Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebelumnya dan yang sekarang dipaparkan, adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas Sukagalih, diantaranya ada beberapa masalah yang perlu ditindaklanjuti,” katanya.
Diantaranya, permasalahan dengan masyarakat yang punya balita yang mau datang ke posyandu masih sangat rendah.
“Di samping itu kami juga mempunyai target angka kematian ibu dan bayi itu nol. Kita mempunyai target new zero stunting dan new zero Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga melaksanakan deteksi dini remaja yang anemia dengan tindakan penanganan tim pemburu remaja anemia. Hal itu merupakan inovasi Puskesmas Sukagalih bersama Kecamatan Sumedang Selatan.
“Kami memburu remaja yang anemia dan mengatasi remajaan anemia, dengan pendampingan oleh tim pemburu remaja anemia,” ucapnya.
Salain itu, sambung ida, permasalahan lainnya adanya beberapa remaja yang hamil di bawah usia 19 tahun.
“Pada saat ini permasalahan itu maasih ada di wilayah kerja kami dan itu merupakan PR untuk kami dan lintas sektor. Kemudian masih banyaknya yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama pasien-pasien yang bayi balita dengan stunting,” jelasnya.
Baca Juga:Diduga Dibuang, Bayi Berusia Dua Hari Ditemukan di MasjidHaji Uthe: Tindak Oknum Pengelola Tabungan
Menurut Ida, permasalahan ini menghambat pihaknya untuk melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
“Kalau untuk faskes di puskesmas biayanya mungkin masih terjangkau. Akan tetapi kalau misalnya harus dirujuk ke faskes yang lebih tinggi itu akan memerlukan biaya yang lebih besar. Kalau tidak mempunyai BPJS mungkin akan memberatkan, tetapi kalau masyarakat tersebut memiliki BPJS maka itu akan membantu,” ujarnya.