sumedangekspres – Mengawal Pemilu 2024: Peran Gerakan Publik dan Kritik Terhadap Penyelenggaraan.
Kemunculan berbagai gerakan publik terkait Pemilu 2024 di Indonesia menandakan harapan yang besar dari masyarakat akan penyelenggaraan pemilu yang etis dan patuh pada asas demokrasi.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati, menyatakan bahwa inisiatif-inisiatif ini mencerminkan keinginan kuat agar proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut Khairunnisa, gerakan publik seperti Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mengadvokasi politik beretika, dan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal pemilu melalui aplikasi seperti Jaga Pemilu dan Jaga Suara 2024, adalah respons wajar terhadap kondisi politik saat ini.
Baca Juga:Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK 2024 di 3 Periode, Siapkan Dirimu!Kriteria Penerima Bantuan PIP Kemendikbud
Kekecewaan dan harapan yang muncul dari masyarakat menjadi dorongan bersama untuk aktif dalam mengawasi jalannya pemilu.
“Situasi ini yang memunculkan inisiatif warga, karena menjelang pemilu ini sudah muncul narasi-narasi agar pemilu tidak curang dan menjaga netralitas pemilu,” tegas Khairunnisa.
Munculnya narasi-narasi tersebut disertai dengan pemberitaan di media terkait potensi kecurangan, serta lambannya penanganan laporan kecurangan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Inisiatif masyarakat untuk turut mengawasi pemilu menjadi langkah preventif terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi.
Khairunnisa juga menekankan bahwa gerakan masyarakat memiliki peran krusial sebagai pencegah potensi kecurangan pemilu.
“Munculnya inisiatif-inisiatif ini juga menunjukkan bahwa publik juga turut mengawasi, jadi bagi para pihak yang akan curang diingatkan oleh munculnya gerakan-gerakan publik seperti ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Profesor Lili Romli, seorang Peneliti Senior Politik BRIN, menyatakan bahwa kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk sikap Presiden yang terlihat cenderung mengintervensi, tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, Presiden harus bertindak adil, tidak memihak, dan tidak diskriminatif.
Baca Juga:Izin Habis, Begini Nasib Pengungsi Rohingya di Desa Karang GadingPrakiraan Cuaca Sumedang Kamis 18 Januari 2024
Keprihatinan terhadap kondisi penyelenggaraan pemilu yang dianggap jauh dari prinsip keadilan, dengan campur tangan yang terlalu dominan dari pihak eksekutif, menjadi sorotan utama sejumlah tokoh nasional dan agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
“Saya kira, bisa mewakili keprihatinan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang, yang ditengarai ada intervensi presiden. Keprihatinan itu perlu direspon oleh presiden, jangan sampai dianggap angin lalu saja,” tegas Lili Romli.