sumedangeskpres, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Fleksibilitas dalam menanggapi aturan bisa meningkatkan efektivitas penindakan.
Seperti dikatakan Prof. Mahi M Hikmat, Koordinator Komunitas Pemilu Bersih di Jawa Barat, menyampaikan kegelisahan terkait kinerja Bawaslu, terutama Bawaslu Provinsi Jabar. Dia menekankan bahwa Bawaslu adalah lembaga publik yang harus bekerja dengan sebaik mungkin.
Dalam diskusi, peserta via zoom menduga adanya tekanan terhadap kinerja Bawaslu Jabar, baik dari penguasa maupun DPR. Mahi M Hikmat mencatat bahwa banyak anggota DPR menjadi calon peserta pemilu.
“Itu akan menambah kompleksitas dinamika politik dalam pengawasan pemilu,”ucapnya.
Baca Juga:Jelang Pemilu, Ribuan Linmas DisiapkanKTP Syarat Utama Bisa Nyoblos
Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi indikator keberhasilan pemilu, dengan media massa turut berperan. Data menunjukkan minimnya partisipasi warga dalam pemilu, sehingga kegiatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran partisipasi.
Dalam konteks pembahasan tentang kehadiran anggota Bawaslu yang berasal dari berbagai organisasi seperti HMI, PMII, dan lainnya, Hikmat menyatakan bahwa meskipun belum ada bukti konkret, namun kemungkinan adanya indikasi tersebut cukup besar. Belum lagi, menurutnya, para staf di Bawaslu, terutama Bawaslu Jabar, diprediksi akan patuh terhadap perintah dari atasan mereka terkait hal tersebut.
Direktur Eksekutif DEEP, Neni Nur Hayati, baru-baru ini melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi ‘Ragu ke Bawaslu: Pengawasan Pemilu Jawa Barat’ oleh Komunitas Pemilu Bersih di Kota Bandung pada Senin, 29 Januari 2024.
Neni berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkannya adalah nyata. Menurutnya, masyarakat tidak hanya seharusnya berpartisipasi dalam pemilu dengan mencoblos, tetapi juga melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
“Sebagai masyarakat, kita harus berani melaporkan pelanggaran saat proses pemilu. Jangan takut ditekan atau diintimidasi; kita perlu mengawal agar proses pemilu berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dalam suatu acara tersebut, beberapa narasumber ternama turut hadir, antara lain Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Pusat Jeirry Sumampow, Asep Nurjaman dari kalangan akademisi, dan Sekjen JMPD M.F Ibnu Hudaya sebagai moderator.