sumedangekspres – Pemilu 2024 yang berlangsung pada Rabu (14/2/2024) telah mencapai puncaknya, dengan hasil perhitungan cepat dari lebih dari 80 persen daerah sudah diumumkan.
Bagi sebagian besar peserta pemilu, terutama para calon legislatif (caleg), hasil quick count ini menjadi cerminan yang memunculkan berbagai reaksi.
Dalam konteks psikologis, kegagalan dalam mencapai target politik bisa menimbulkan beragam respons emosional.
Baca Juga:Gibran Rakabuming Raka: Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024Ingin Gigi Kuat dan Sehat? Konsumsi 5 Jenis Makanan Ini!
Mulai dari rasa kecewa yang mendalam, hingga dampak yang lebih serius seperti depresi atau gangguan jiwa.
Mengantisipasi potensi dampak psikologis ini, beberapa rumah sakit telah mempersiapkan ruang khusus bagi para caleg yang mungkin mengalami kesulitan menghadapi hasil pemilu.
Namun, pertanyaan muncul: apakah mereka yang membutuhkan bantuan kesehatan mental dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan?
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mencakup layanan kesehatan mental sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ini berarti bahwa caleg atau siapa pun yang menjadi peserta Program JKN memiliki hak atas layanan kesehatan mental, dengan syarat utama adalah status kepesertaan yang aktif.
Layanan ini meliputi konsultasi, pemeriksaan, dan tindakan medis baik dari dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun dokter spesialis jiwa di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit.
Dokter di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat merujuk pasien ke dokter spesialis jiwa di rumah sakit jika diperlukan.
Baca Juga:Skincare Korea VS Skincare Jepang, Mana yang Lebih Unggul?Diet Atlantik yang Dinilai Dapat Menurunkan Kolesterol dan Berat Badan, Apa yang Dikonsumsi ?
Layanan yang tersedia juga mencakup rawat inap, pemeriksaan penunjang seperti tes laboratorium dan radiologi, obat-obatan untuk gangguan mental, serta rehabilitasi medis jika diperlukan.
Penting untuk diingat bahwa dokter spesialis jiwa akan menentukan layanan yang diperlukan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Mereka juga dapat merujuk pasien untuk konsultasi oleh psikolog jika dianggap perlu.
Dengan demikian, meskipun mengalami kegagalan dalam kontestasi politik, caleg dan siapa pun yang memerlukan dukungan kesehatan mental dapat mengakses layanan yang sesuai melalui Program JKN.***