sumedangekspres, KOTA – Forum Desa Bersatu yang merupakan himpunan dari berbagai organisasi Pemerintahan yang ada di desa. Mereka beranggotakan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI).
Jum’at (29/3) Forum Desa Bersatu tingkat Kabupaten Sumedang melakukan konsolidasi, bertempat di Rumah Makan Kartika Desa Serang Kecamatan Cimalaka.
“Adapun agenda pertemuan ini adalah konsolidasi pasca disahkannya Revisi UU Desa dan persamaan persepsi menyongsong kepemimpinan Sumedang ke depan,” Kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apdesi Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya SP., kepada Sumeks baru – baru ini.
Baca Juga:Jalan Rusak, Seorang Bayi Tertindih Motor Hingga MeninggalSatpol PP Segel Dua Alat Berat, Lumbung Karya Tidak Kantongi Izin Garap Perumahan
Turut hadir pada pertemuan itu, Ketua FK-BPD Sumedang, Asep Suryana, Ketua KOMPAKDESI Sumedang, Ropendi, Ketua PPDI Sumedang, Utep Ruspendi.
Welly mengatakan, pemimpin Sumedang kedepan harus mampu mensejahterakan Kepala/Aparatur Desa, Anggota BPD dan semua elemen yang terlibat di Desa, terutama dengan kesejahteraan yang terkait gaji ke-13.
“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, mampu menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang mampu menganggarkan Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) dari Kabupaten kepada desa secara merata dan berkeadilan,” ujarnya.
“Prestasi Sumedang tentunya bukan didukung oleh satu dua desa saja, jadi jangan pilih-pilih. Karena prestasi Sumedang hasil semua desa. Sedangkan kebutuhan di desa semuanya juga sama, jadi harus merata bantuan ini,” sambungnya.
Menurut Welly, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bukan hanya perlu inovasi dalam setiap program kerja, melainkan harus inovasi dalam hal mensejahterakan aparatur desanya. Karena tidak akan ada Pemerintahan Kabupaten Sumedang kalau tidak ada desa.
“Jadi perangkat desa bukan hanya di perah keringatnya saja dalam hal melayani masyarakat, tetapi harus diperhatikan juga kesejahteraannya, karena pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.
Welly mengungkapkan, saat ini yang dirasakan perangkat desa adalah status perangkat desa di Kabupaten Sumedang tidak jelas, masih kalah dengan pegawai pabrik yang mempunyai nomor induk karyawan, aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sumedang entah apa statusnya, mengingat nomor indukpun tidak punya. Karena yang dirasakan saat ini potongan BPJS yang dibawah UMR dan tunjangan tidak merata, apalagi tunjangan hari raya.