Pemerintah RI Diminta Siap Hadapi Dampak Perang Iran-Israel

Pemerintah RI Diminta Siap Hadapi Dampak Perang Iran-Israel
Pemerintah RI Diminta Siap Hadapi Dampak Perang Iran-Israel (ist/Foto: DW)
0 Komentar

sumedangekspres – Pemerintah RI Diminta Siap Hadapi Dampak Perang Iran-Israel.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menyoroti kemungkinan konsekuensi negatif dari kemungkinan eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

Dia menekankan perlunya langkah antisipatif dari pemerintah Indonesia untuk menghadapi potensi dampak buruk dari situasi tersebut.

Bobby menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan konflik bersenjata di wilayah Timur Tengah.

Baca Juga:Kobong Pesantren Terbakar di Pamulihan: Kejadian Mengerikan di Dusun CitaliPepatah Kuno 'Vis unita Fortior' dalam Pidato Sri Mulyani

Namun demikian, jika situasi konflik semakin memburuk, Indonesia harus siap menghadapinya.

“Menghadapi kemungkinan konflik di Timur Tengah, Indonesia harus bersiap mengantisipasi, terutama terkait rantai pasokan minyak dari Azerbaijan dan Saudi melalui Selat Hormuz,” ujarnya pada Minggu (14/4/2024).

Menurut Bobby, ketegangan di Timur Tengah dapat mengganggu berbagai aspek ekonomi Indonesia, seperti harga minyak impor, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan pasokan komoditas impor lainnya seperti gandum.

“Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti harga minyak impor, pengaruhnya terhadap Pertamina, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan kelancaran pasokan komoditas impor seperti gandum dan produk lainnya,” tambahnya.

Salah satu langkah antisipatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi nilai tukar rupiah melalui hedging.

“Langkah-langkah seperti melindungi nilai tukar rupiah melalui hedging juga perlu dilakukan untuk menghindari penurunan cadangan devisa akibat eksposur utang luar negeri,” jelasnya.

Meskipun demikian, Bobby menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan terlalu terpengaruh oleh konflik tersebut.

Baca Juga:Menkeu Sri Mulyani dan Peran MK dalam Merawat Nalar PublikTinjauan Proses Pembatalan Hasil Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi

Hal ini disebabkan oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif.

“Insyaallah, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak akan terlalu terdampak atau bahkan minim dampaknya jika terjadi krisis seperti yang terjadi pada 8 Januari 2020 kemarin. Ini karena kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak mencampuri konflik namun tetap berpartisipasi dalam isu internasional demi melindungi kepentingan dalam negeri,” paparnya.

Demikian pembahasan mengenai Pemerintah RI Diminta Siap Hadapi Dampak Perang Iran-Israel.***

0 Komentar