sumedangekspres – KOTA – Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang. Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah agar berperan sebagai Liasion Officer (LO) yang mempunyai tanggung jawab dan peran masing-masing di wilayahnya.
Mereka bertugas untuk memfasilitasi dan memberikan rekomendasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk dalam penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat miskin ekstrem yang berusia produktif.
“Dengan dikomandoi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker), masing- masing dinas dan kecamatan bertanggung jawab terhadap warga miskin ekstrem yang produktif di wilayahnya untuk dicarikan lapangan pekerjaan,” ucap Pj. Bupati Yudia Ramli, Senin (6/5).
Baca Juga:Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sharing Komunikasi dan Motivasi di Ditpolairud Polda KaltaraDony Sebut Pendamping Akan Dibahas dengan Partai Koalisi
Pj Bupati menambahkan, strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yang lainnya yakni dengan melakukan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi usia non produktif (manula) sampai dengan Desember 2024 yang dikomandoi oleh Baznas Sumedang.
“Bagi anak sekolah dari keluarga miskin ekstrem akan dibantu oleh pihak sekolah dan Baznas sampai Desember 2024 untuk keperluan ongkos dan uang saku sehari-hari,” tuturnya.
Selain itu, Yudia menyebutkan, Forkopimda mempunyai tugas pendampingan pada Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
“Pemda Sumedang dan Forkopimda menggunakan tiga metode dalam penurunan kemiskinan ekstrem, antara lain mengurangi pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, meningkatkan pendapatan dan memberikan akses ekonomi,” ujarnya.
Yudia menegaskan, Pemda bersama Forkopimda melakukan cross check data Regsosek dengan melibatkan Diskoperindag dan UMKM, Disdukcapil, serta Disnakertrans untuk menghasilkan data yang valid.
“Kami (Pemda) juga akan menggandeng ulama atau tokoh keagamaan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem termasuk bersinergi dengan TNI dan Polri,” pungkasnya. (red)