sumedangekspres — Kebijakan Pemerintah yang Tak Masuk Akal dan Nyeleneh.
Akhir- akhir ini begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah keluarkan dengan alasan demi kemajuan Indonesia di masa depan.
Nyatanya, kebijakan yang diberlakukan tersebut banyak yang menganggapnya sebagai kebijakan yang “nyeleneh” karena lebih merugikan rakyat dibanding membantu para rakyat.
Apa saja? Contohnya, yang terbaru yakni adanya kebijakan pemberian bansos untuk “korban” judi online.
Baca Juga:Rayakan Idul Adha 1445 H, Muhammadiyah Subang Gelar Shalat Idul Adha dan Penyembelihan di 8 LokasiSapi Qurban Jokowi Hidup Kembali Setelah Disembelih Hebohkan Warga !
Selain itu ada juga beberapa kebijakan nyeleneh lainnya. Berikut kebijakan pemerintah yang dianggap nyeleneh:
1. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)Kebijakan yang satu ini memang sempat heboh di masyarakat dan membuat khawatir terutama yang sedang menjalani pendidikan.
Imbas dari kebijakan yang satu ini yakni banyak masyarakat terutama para mahasiswa yang tidak terima dan mengancam akan melakukan demo besar-besaran.
Akhirnya, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek membatalkan wacana ini dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
2. TAPERAIni adalah salah satu kebijakan yang sangat-sangat ditentang oleh masyarakat.
TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat yang mewajibkan para pekerja melakukan iuran sebesar 3% dari gaji untuk pembiayaan perumahan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal para pekerja.
Sontak hal tersebut menuai banyak protes karena akan menambahkan beban baru untuk para pekerja.
Hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembatalan kebijakan tersebut.
Baca Juga:PT TKG Taekwang Indonesia Salurkan 17 Hewan Kurban Untuk Apresiasi Karyawan BerprestasiAlasan PPIH Himbau Jamaah Umrah Jangan Lempar Jumrah Sebelum Pukul 4 Sore
3. RUU PenyiaranRUU atau Revisi Undang-undang Penyiaran yang akan disahkan oleh pemerintah ini bisa mengancam para jurnalis dan kebebasan PERS.
Salah satu pasal yang paling kontroversial yakni termuat dalam pasal 50B yang berisikan larangan penayangan eksklusif hasil produk jurnalistik investigasi.
Padahal, jurnalisme investigasi tersebut bagian dari hak masyarakat untuk dapat informasi sesuai dengan yang ada pada faktanya.
4. Pembatasan Jam Operasional Toko KelontongAdanya larangan agar toko kelontong tidak beroperasi 24 jam dinilai sebagia bentuk diskriminasi pelaku usaha kecil.
Banyak masyarakat yang membuka usaha kecil tersebut namun pemerintah malah meluncurkan kebijakan dinilai merugikan dan bisa membuat meningkatnya tingkat pengangguran ini.
Itulah beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai nyeleneh dan malah merugikan masyarakat.
Artikel ini telah terbit di Pasundanekspres dengan judul Ini Dia Kebijakan Pemerintah yang Tak Masuk di Akal dan Dinilai Nyeleneh