sumedangekspres, KOTA – Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Barat di Transluxury Hotel, Bandung, baru-baru ini. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, dengan dihadiri sejumlah kepala daerah serta pejabat tinggi dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
HLM berfokus pada stabilitasi harga dan digitalisasi daerah dengan membahas langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akhir tahun 2024, sekaligus mempercepat digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Sumedang telah menjadi salah satu daerah yang mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi dalam pengendalian inflasi.
Baca Juga:TK Bakti Pertiwi Kunjungi Polres Sumedang, Belajar Edukatif Kepolisian Serta Diantar Wisata ke Gajah DepaHari Juang TNI AD, Kodim 0610/Sumedang Bantu Tingkatkan Layanan Adminduk
“Di Sumedang utuk pengendalian inflasi kami mengembangkan aplikasi untuk memantau harga kebutuhan pokok itu secara real-time melalui aplikasi SINDANG yang terintegrasi dengan sistem provinsi, yaitu SILINDA,” ujarnya.
Lebih lanjut Yudia menambahkan, langkah-langkah antisipasi inflasi di Sumedang telah dimulai sejak awal tahun hingga bulan Desember 2024.
“Kami melakukan berbagai intervensi, seperti menjaga distribusi kebutuhan pokok dan melibatkan pasar lokal. Upaya ini diapresiasi Sekda Jabar. Tentunya kami akan terus berupaya memastikan harga tersebut tetap stabil, terutama ketika menjelang HBKN Nataru,” ucapnya.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan, target inflasi Jawa Barat pada Tahun 2024 berada di kisaran 3,0 ±1%. Hingga November 2024, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,67 persen.
“Beberapa komoditas seperti telur ayam ras menjadi penyumbang inflasi, sementara bawang merah dan cabai rawit memberikan kontribusi deflasi,” tuturnya.
Oleh karena itu, Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) sudah dilakukan hingga empat kali sepanjang tahun.
“Distribusi beras SPHP mencapai lebih dari 91 juta kilogram, dan kami terus melakukan pengawasan harga untuk menjaga stabilitas,” ujar Herman.
Baca Juga:MCK Tingkatkan Kualitas Hidup Sehat Warga RancakalongMaling Gondol Tas Milik Staf TU SMAN Jatinangor, Kunci Mobil, Dompet, dan Uang Jutaan Rupiah Raib
Ia menambahkan, optimalisasi Dana Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk subsidi pangan dan program sosial, serta upaya pompanisasi mendukung panen padi agar tetap optimal di akhir tahun. (red)